Buruh Terima Kasih ke Prabowo dan DPR RI yang Sudah Sahkan RUU PPRT

WARTAKOTALIVE.COM - Buruh mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan DPR RI yang sudah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)

Terlebih UU PPRT tersebut disahkan pada Selasa (21/4/2026) setelah 22 tahun mangkrak. 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah dan DPR RI atas disahkannya UU PPRT setelah penantian panjang selama 22 tahun.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pengesahan UU PPRT merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan pekerja domestik di Indonesia. 

Ia menyebut keberhasilan ini tidak terlepas dari perjuangan panjang berbagai elemen masyarakat sipil yang konsisten mengadvokasi hak-hak pekerja rumah tangga.

“Ini adalah kemenangan bersama. Perjuangan selama 22 tahun akhirnya membuahkan hasil. Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para tokoh dan organisasi yang selama ini berada di garis depan, seperti Rita Anggraeni, Eva Sundari, Jumiyem, serta berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya yang tidak pernah lelah memperjuangkan hak PRT, termasuk di dalamnya KSPI dan Partai Buruh,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis pada Rabu (22/4/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa KSPI dan Partai Buruh turut mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad, atas komitmennya dalam mendorong pengesahan UU tersebut.

Menurut Said Iqbal, meskipun substansi UU PPRT saat ini masih berfokus pada aspek perlindungan dasar, hal tersebut sudah menjadi fondasi awal yang sangat penting. 

Ia menjelaskan bahwa dengan adanya UU ini, pekerja rumah tangga memiliki perlindungan hukum dari praktik kekerasan, kepastian upah, akses terhadap jaminan sosial, serta pengaturan jam kerja yang lebih manusiawi.

“Memang isinya masih tahap awal, tetapi ini adalah pintu masuk. Setidaknya ke depan tidak boleh lagi ada penyiksaan terhadap PRT, perlindungan upah mulai jelas, jaminan sosial menjadi kebutuhan yang diakui, dan jam kerja lebih terukur,” tegasnya.

Namun demikian, di tengah apresiasi tersebut, KSPI dan Partai Buruh menyampaikan kekhawatiran serius terkait rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang dikabarkan akan dilakukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya menolak keras jika pembahasan RUU Ketenagakerjaan dilakukan melalui Baleg. Ia mengingatkan bahwa mekanisme tersebut berpotensi mengulang pola pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai minim partisipasi dan tergesa-gesa.

“Kami menolak tegas pembahasan RUU Ketenagakerjaan di Baleg. Jangan sampai terulang kembali seperti Omnibus Law Cipta Kerja, yang dibahas terburu-buru tanpa partisipasi luas dan tanpa kajian akademik yang mendalam,” kata Said Iqbal.

Baca juga: Disahkan DPR RI, ART Kini Wajib Terima Jaminan Kesehatan Hingga THR

Ia menguraikan setidaknya tiga alasan utama penolakan tersebut. Pertama, pembahasan di Baleg berpotensi dilakukan secara terburu-buru demi mengejar target politik, tanpa melibatkan partisipasi publik yang luas dan tanpa naskah akademik yang mendalam. 

Kedua, terdapat kekhawatiran bahwa kelompok pengusaha tertentu akan memanfaatkan ruang Baleg untuk mendorong kembali pendekatan omnibus law yang merugikan pekerja.