Longsor Makan Korban, Pansus DPRD DKI Jakarta Geruduk TPST Bantargebang

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke TPST Bantargebang milik DKI di Kota Bekasi, Selasa (21/4/2026) siang.

Kedatangan mereka ke sana menyusul insiden longsor yang menewaskan warga beberapa waktu lalu.

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Komisi D sebagai respons atas peristiwa yang dinilai mendesak untuk segera ditangani.

Baca juga: MTZ Ungkap Alasan Khoirudin Dicopot PKS dari Ketua DPRD DKI Jakarta

Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menegaskan kejadian tersebut harus menjadi alarm keras bagi semua pihak agar pembenahan di Bantargebang tidak lagi ditunda.

Dia menekankan pentingnya langkah cepat demi mencegah kejadian serupa terulang.

“Adanya korban jiwa menjadi peringatan bagi semua pihak untuk segera melakukan perbaikan,” ujar dia.

Dalam sidak tersebut, Pansus juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang memadai.

Baca juga: DPRD DKI Soroti Ego Sektoral Sudin saat Uji Kelayakan Syafrin Liputo sebagai Calon Wali Kota Jaksel

DPRD, kata Judistira, akan mencermati kebutuhan riil di lapangan untuk kemudian disinkronkan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 dan RAPBD 2027.

“Kami akan menyelaraskan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup dengan kebijakan anggaran DPRD dalam beberapa tahun ke depan,” terang Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini.

Dia mengatakan, perhatian utama diarahkan pada timbunan sampah yang terus meningkat selama bertahun-tahun dan kini memerlukan penanganan serius.

“Tumpukan sampah yang sudah bertahun-tahun ada di sini jumlahnya kurang lebih 60 juta metrik ton,” jelas Judistira.

Baca juga: 5 Hari di Magelang, Ketua DPRD DKI Perdalam Kepemimpinan dan Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan pemaparan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, kondisi TPST Bantargebang saat ini berada pada fase kritis.

Lima zona landfill dilaporkan telah mencapai ketinggian yang mengkhawatirkan di sejumlah sel aktif.

Sepanjang 2025, tercatat dua kali terjadi longsor, dan kembali terulang pada Maret 2026.

Selain itu, kapasitas pengolahan lindi dinilai belum memadai, sementara gas landfill belum sepenuhnya tertangani.