DPRD Karawang Dorong Normalisasi Citarum dan Perbaikan Drainase

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPRD Karawang Dian Fahrud Jaman mendesak normalisasi Sungai Citarum dan perbaikan sistem drainase sebagai langkah utama mengatasi banjir di Telukjambe, Rengasdengklok, Batujaya, dan Pakisjaya. 
• Aspirasi warga akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Fraksi NasDem DPR RI, sementara masalah drainase menjadi kewenangan pemerintah daerah. 
• Dian menekankan penanganan banjir harus terkoordinasi lintas pemerintahan dan mengajak masyarakat aktif menjaga saluran air agar tidak tersumbat.

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Wakil Ketua DPRD Karawang, Dian Fahrud Jaman mendesak perlunya normalisasi Sungai Citarum dan perbaikan sistem drainase sebagai langkah utama dalam mengatasi banjir di wilayah Kabupaten Karawang.

Normalisasi Sungai Citarum sangat diperlukan dalam menangani banjir di Telukjambe, Rengasdengklok, Batujaya maupun Pakisjaya.

Dian menyampaikan, pihaknya bersama pimpinan DPRD Karawang telah mendengarkan langsung aspirasi masyarakat yang mengeluhkan banjir akibat luapan Sungai Citarum.

“Tadi kami sudah meninjau lokasi, memang Sungai Citarum ini perlu adanya normalisasi. Warga juga meminta adanya sodetan di sungai citarum agar aliran air tidak langsung masuk ke permukiman masyarakat,” kata Dian pada Senin (2/2/2026).

Ia menjelaskan, aspirasi masyarakat tersebut akan disampaikan sesuai kewenangan masing-masing. Untuk persoalan Sungai Citarum yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pihaknya akan menyampaikannya melalui Fraksi NasDem DPR RI.

“Nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan DPR RI, khususnya Kang Saan Mustopa. Karena persoalan normalisasi Citarum ini memang menjadi kewenangan pusat. Tanpa normalisasi, masyarakat khawatir setiap musim hujan akan mengalami kondisi yang sama,” katanya.

Baca juga: Polres Jaktim Gelar Operasi Pekat, Targetkan Zero Tawuran

Selain persoalan sungai, Dian juga menyoroti buruknya sistem drainase.

Menurutnya, banyak saluran air yang tersumbat sehingga air sulit mengalir keluar dari kawasan permukiman saat banjir terjadi.

“Drainase ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Banyak sumbatan yang menyebabkan air tertahan di pemukiman warga. Ini akan kami sampaikan ke dinas terkait saat rapat dengan Pemda agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ia menegaskan, penanganan banjir harus dilakukan secara serius dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat agar masyarakat tidak terus dihantui kekhawatiran setiap musim hujan tiba.

Selain itu, Dian juga mengimbau masyarakat agar turut berperan aktif menjaga lingkungan, khususnya saluran air di sekitar permukiman.

“Kami berharap tidak hanya pemerintah yang bergerak, tapi masyarakat juga peduli terhadap lingkungan. Saluran-saluran di lingkungan harus dijaga bersama agar tidak tersumbat," kata Dian. (MAZ)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.