Beda dengan NasDem dan Gerindra, PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD

Ringkasan Berita:

• Di Karawang, PDIP DPRD tegas mengikuti DPP menolak Pilkada melalui DPRD. 
• Sebaliknya, NasDem dan Gerindra mendukung mekanisme ini, menilai lebih efisien, mengurangi konflik sosial, polarisasi, dan biaya politik calon kepala daerah. 
• Sikap partai di daerah mengikuti arahan pusat, di tengah diskursus nasional soal perubahan mekanisme Pilkada.

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Karawang menegaskan patuh terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dalam menyikapi wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Karawang, Natala Sumedha, menyampaikan bahwa sikap fraksi di daerah sepenuhnya mengikuti arah kebijakan partai di tingkat pusat.

“Intinya kami satu komando dengan DPP,” ujar Natala Sumedha, Jumat (9/1/2026).

Ia menegaskan, Fraksi PDIP DPRD Karawang tidak akan mengambil sikap di luar keputusan resmi partai.

“Iya, kita akan patuh pada putusan DPP partai,” tambahnya.

Sementara itu, di tingkat nasional, PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang secara terbuka dan tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD.

Sikap tersebut ditegaskan oleh jajaran DPP PDIP dan Fraksi PDIP DPR RI di tengah menguatnya dukungan dari sejumlah partai koalisi pemerintah terhadap mekanisme Pilkada tidak langsung.

NasDem dan Gerindra Dukung Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Dewan Partai NasDem dan Gerindra Kabupaten Karawang sepakat pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Sikap tersebut disampaikan merespons menguatnya diskursus nasional soal perubahan mekanisme Pilkada.

“Kami sepakat dengan apa yang disampaikan Fraksi NasDem DPR RI,” ujar Mulyadi, saat dimintai tanggapan, pada Jumat (9/1/2026).

Baca juga: NasDem dan Gerindra Karawang Setuju Pilkada Dilaksanakan Lewat DPRD

Menurut Mulyadi, Fraksi NasDem di daerah mengikuti garis kebijakan dan pandangan partai di tingkat pusat, khususnya dalam menyikapi isu-isu strategis yang berkaitan dengan sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Karawang, Ajang Sopandi, menegaskan bahwa sikap tersebut sejalan dengan kebijakan partai di tingkat pusat serta mengacu pada arahan Presiden terkait efisiensi pemerintahan.

“Kami setuju. Alasannya, kita mengikuti kebijakan Fraksi Gerindra di pusat dan mengacu pada program Bapak Presiden, khususnya soal efisiensi dan efektivitas,” ujar Ajang.

Menurut Ajang, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai lebih efektif karena dapat menekan berbagai dampak sosial yang selama ini muncul dalam pilkada langsung, termasuk potensi konflik dan polarisasi di tengah masyarakat.