Masih Banyak UMKM yang Sulit Akses Permodalan, Mengapa?

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menekankan urgensi reformasi skema pembiayaan untuk memberdayakan UMKM dan pelaku usaha mikro. 

Dalam agenda Talkshow Skema Financing untuk Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM yang karib dipanggil Cak Imin ini menuturkan bahwa tantangan saat ini adalah banyak UMKM yang belum cukup memiliki modal.

"Banyak UMKM masih menghadapi tantangan permodalan yang signifikan. Kita tidak punya waktu untuk berjalan lambat. Di luar sana ada jutaan usaha masyarakat sedang berlari mengejar kesempatan hidup yang lebih baik," kata Cak Imin, dalam keterangan pers, Selasa (25/11/2025).

Baca juga: Dikeluhkan UMKM, Politisi Gerindra Minta Pengesahan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Ditunda

"Tantangan nyata yang menghambat pemberdayaan, yakni kewajiban agunan yang ketat, literasi keuangan yang terbatas, dan inovasi yang cenderung lambat dari lembaga keuangan formal," tambahnya.

Cak Imin menyebut, UMKM sebenarnya memiliki arus kas bisnis yang sehat, tetapi mereka kesulitan mengakses pembiayaan legal di perbankan.

"Akibatnya, layanan pinjaman online menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat, meskipun membawa risiko bunga yang mencekik dan potensi gagal bayar yang tinggi," ucap dia.

Baca juga: Ratusan Pemuda Padati Aceh Youth Summit 2025 di Jakarta, Bahas Digital hingga UMKM Kreatif

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Teknologi Bandung Muchamad Naser, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi, dan VP Stakeholder Management PT Bank Syariah Indonesia Greget Kalla Buana juga sependapat dengan Cak Imin.

Arief berharap, diskusi ini dapat membuka jalan agar dapat menjadi penguatan jejaring kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta bagi para pelaku UMKM.

"Kami berharap talkshow ini dapat menghasilkan output konkret berupa rekomendasi kebijakan untuk perbaikan dan inovasi skema pembiayaan, serta identifikasi best practices dari berbagai program yang telah berjalan," jelas dia.

Dia menyebut, langkah ini dapat membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat yang inklusif, kolaboratif, dan berkeadilan.

"Ini menjadi langkah yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat," ucap dia.(m27)