Presiden Prabowo Ingin Bayar Utang Whoosh dari Uang Sitaan Koruptor, DPR RI: Harus Transparan itu

Ringkasan Berita:- Kehadiran kereta cepat Whoosh bikin masalah buat negara, karean punya utang yang sangat besar.

 

- Kereta Whoosh adalah salah satu proyek kebanggan Jokowi.

 

- Presiden Prabowo tampil mengatasi polemik utang Whoosh, dengan membayarnya dari uang sitaan koruptor.  

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto tampil sebagai pahlawan dalam mengatasi polemik utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh.

Seperti diketahui, belakangan ini publik ramai bahas utang jumbo Whoosh, yang pertama kali diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Polemik terjadi karena Purbaya keberatan jika APBN digunakan untuk bayar utang Whoosh.

Tentu saja sikap tegas Purbaya bikin pusing pihak Danantara yang selama ini mengelola keuangan BUMN di Indonesia.

Prabowo minta polemik ini pun disudahi, sebab dia yang mengambil alih tanggung jawab.

Baca juga: Prabowo Siap Tanggung Jawab Bayar Utang Proyek Whoosh, Tifa Minta Bos Termul Jangan Senang Dulu

Menurut Prabowo, tak sulit mengatasi utang Whoosh yang besar.

"Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," katanya dikutip dari Kompas.com. 

Oleh karenanya, Prabowo meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) tidak usah khawatir. 

"Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak masalah, PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita," ucap dia. 

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, anak usaha KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024. 

Baca juga: Dipanggil ke Istana dan Diskusi 2 Jam dengan Prabowo, Jonan Sebut Tak Bahas Whoosh Tapi Soal Ini

Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari. 

Kemudian, Prabowo menyatakan, pemerintah akan membayar utang Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun. 

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun," kata Prabowo. 

Menurut Prabowo, dirinya bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Whoosh. 

"Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo. 

Baca juga: Mahfud MD Soroti Kerahasiaan Kontrak China dalam Proyek Whoosh

Selain itu, Prabowo menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. 

Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah. 

"Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. makanya kita harus mencegah semua kebocoran," kata Prabowo.

Prabowo meminta polemik utang Whoosh jangan dihitung dari untung dan rugi. 

Ia menyebut, keberadaan kereta cepat harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat. 

Menurutnya, semua sarana teknologi yang dihadirkan untuk kepentingan publik adalah tanggung jawab pemerintah. 

Sebab, terdapat mekanisme public service obligation (PSO) di dalamnya. 

"Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Whoosh itu, semua pabrik transportasi di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat nggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation," kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). 

Menurut Prabowo, kehadiran Whoosh dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi. 

"Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung," ujarnya. 

Terpisah, Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan, proyek Whoosh awalnya dirancang sebagai kerja sama business to business antara pihak swasta. 

Namun, dalam perjalanannya, proyek strategis nasional itu kemudian diambil alih oleh pemerintah.

Dengan perubahan skema tersebut, Said mengatakan, risiko keuangan yang timbul kini menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan lagi swasta.

“Bahwa kemudian Bapak Presiden mengambil kebijakan lain, kita akan melihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden,” ujar Said kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Menurut Said, apabila utang Whoosh memang harus dibebankan ke APBN, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. 

Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek.

Meskipun tidak keberatan dengan kemungkinan pembiayaan melalui APBN, Said mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut. 

Langkah itu dinilai penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dana maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembangunan kereta cepat.

“KPK segera melakukan penyelidikan penyidikan. Itu akan lebih baik, tetapi juga jangan sampai menghentikan program yang dalam tanda kutip sangat baik,” tegasnya.

Said menambahkan, perhatian terhadap utang Whoosh semakin relevan karena pemerintah berencana melanjutkan proyek kereta cepat hingga Jakarta-Surabaya.

Ia menilai, penyelesaian persoalan utang dan evaluasi proyek KCJB menjadi penting agar tahapan selanjutnya dapat berjalan lebih efisien dan transparan.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09