Berita Nasional

Purbaya Ungkap Penyebab Perputaran Ekonomi Daerah Lambat

Tayang: Selasa, 21 Oktober 2025 13:53 WIB

Editor: Desy Selviany

Purbaya Ungkap Penyebab Perputaran Ekonomi Daerah Lambat

Kompas TV

EFISIENSI ANGGARAN PURBAYA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menggunakan cara pandang soal efisiensi anggaran dengan menerapkan kebijakan pemblokiran anggaran atau memotongnya, seperti yang biasa dilakukan di era Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Menurut Purbaya konsep efisiensi anggaran yang selalu dilakukan dan identik dengan pemangkasan pagu kementerian/lembaga atau menahan anggaran, adalah sebuah kesalahpahaman.

WARTAKOTALIVE.COM - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menemukan penyebab perputaran ekonomi di daerah lambat.

Purbaya menyebut, pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia ternyata menimbun uang hingga Rp234 triliun.

Hal ini membuat ekonomi berputar lambat di daerah lantaran uang hanya mengendap di Bank.

Terhitung kata Purbaya, ada 15 daerah yang uangnya mengendap di Bank.

Adapun total uang milik pemda yang menganggur di bank sejumlah Rp234 triliun.

Dia mengatakan hal ini menjadi wujud pemda tidak cakap dalam menyerap anggaran. Sehingga menyebabkan uang menganggur di Bank.

"Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025) seperti dimuat Tribunnews.com.

Purbaya lantas membeberkan serapan anggaran APBD seluruh provinsi di Indonesia hingga September 2025 baru 51,3 persen atau setara dengan Rp712,8 triliun.

Padahal, sambung Purbaya, total pagu yang ada mencapai Rp1.389 triliun. Serapan anggaran ini lebih rendah 13,1 persen dibanding di bulan yang sama pada tahun lalu.

Purbaya menyoroti belanja modal yang mengalami penurunan.

Padahal, dia menuturkan model penyerapan anggaran tersebut bisa berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat seperti pembangunan dan terbukanya lapangan kerja.

"Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen."

"Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," tegasnya.

Tak hanya itu, Purbaya turut mengkritik serapan anggaran di sektor lain yang turut anjlok seperti belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Dia pun mendesak agar pemda segera memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025.