Purbaya Gertak Tarik Anggaran MBG, Ray Rangkuti Prediksi Bakal Kena Semprit Presiden

MBG merupakan program unggulan sekaligus prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang diluncurkan pada awal Januari 2025.

Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan balita untuk mengatasi stunting, dengan target 20 juta penerima manfaat hingga akhir tahun.

Program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN), melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sentral untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan. 

Namun, dalam pelaksanaannya selama hampir 10 bulan terakhir, program MBG diwarnai sederet kontroversi, seperti maraknya kasus keracunan di berbagai daerah dan anggaran jumbo.

Diketahui, alokasi dana untuk MBG dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 adalah Rp71 triliun dengan total 19,47 juta penerima manfaat.

Namun, serapan anggaran MBG tahun ini masih terbilang rendah.

Dari pagu Rp71 triliun, realisasi anggaran MBG per 3 Oktober 2025 baru mencapai 34 persen atau sebesar Rp21,64 triliun.

Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026, alokasi anggaran MBG mencapai Rp335 triliun, naik lima kali lipat dari pagu anggaran MBG di APBN 2025 yang 'hanya' Rp71 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengatakan bahwa kenaikan anggaran MBG itu disebabkan oleh target yang lebih besar di tahun depan.

Adapun target program MBG pada 2026 dapat memberi makan kepada 82,9 juta penerima manfaat.

Belum lagi, pemerintah juga tetap harus menjalankan program kepada penerima manfaat yang tahun ini telah terealisasi.

"Kok tahun depannya lebih banyak? Ya, karena target dan kebutuhannya jadi lebih besar. Sekarang gini, misalnya kita sekarang sekolahnya 100, tahun depan sekolahnya 400. Ya, otomatis kan duitnya jadi lebih banyak," ujar Astera saat media briefing di kantornya, Jakarta, Jumat (3/10/2025), dilansir Kompas.com.

Sementara itu, Kepala BGN mengungkapkan bahwa awalnya, pagu anggaran MBG di RAPBN 2026 bukan langsung Rp335 triliun, melainkan Rp217 triliun, lalu dinaikkan menjadi Rp268 triliun, dengan tambahan Rp67 triliun.

Anggaran tersebut sudah disetujui DPR RI.

"Dengan total anggaran tahun 2026 untuk BGN sebesar Rp268 triliun, jadi kalau di nota keuangan kemarin disampaikan Rp335 triliun maka yang Rp67 triliun masuk kategori stand by karena pagu anggaran yang resmi kami terima adalah Rp268 triliun," kata Kepala BGN Dadan Hindayana, dikutip dari laman resmi BGN, Kamis (9/10/2025).

"Ini kemajuan yang kami peroleh awalnya kami mendapatkan pagu indikatif Rp217 triliun, dengan keluarnya pagu anggaran akan ada tambahan Rp50 triliun sehingga anggaran yang kami terima kurang lebih Rp268 triliun," sambungnya.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09