DPRD DKI Ultimatum Transjakarta: Audit Total SDM hingga Armada Pasca Tiga Kecelakaan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPRD Provinsi DKI Jakarta mendesak PT Transjakarta agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkait keselamatan layanan.

Hal ini buntut terjadinya tiga kali kecelakaan bus pada September 2025.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, menekankan perlunya laporan terbuka kepada publik mengenai hasil evaluasi keselamatan, termasuk audit dan perbaikan sumber daya manusia (SDM) maupun kondisi armada bus.

“Transjakarta harus meningkatkan akuntabilitas dengan menyampaikan laporan terbuka dan berkala kepada publik mengenai hasil evaluasi keselamatan,” kata Rio dari keterangannya pada Senin (29/9/2025).

Menurutnya, keterlibatan publik dalam laporan transparan menjadi bentuk pertanggungjawaban akhir dari sebuah layanan publik.

Rio juga mengusulkan agar setiap pramudi bus yang terlibat insiden kecelakaan diwajibkan menjalani proses sertifikasi ulang sebelum kembali bertugas.

“Wajib menjalani proses resertifikasi sebelum diizinkan kembali bertugas,” ujar Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Tiga Kali Kecelakaan Dalam Sebulan, Transjakarta Bakal Tes Psikologi Pramudi

Baca juga: Dirut Transjakarta Klaim Angka Kecelakaan Turun, Meski 3 Bus Kecelakaan Dalam Sebulan

Selain itu, Rio mendukung penuh evaluasi menyeluruh setiap enam bulan sekali demi membangun kultur keselamatan yang berkelanjutan.

“Materi pelatihan dan sertifikasi harus terus diperbarui, komunikasi dengan pramudi juga harus dilakukan secara intensif,” jelas Rio.

Lebih jauh, Rio mendorong Transjakarta melakukan audit pada proses perekrutan, pelatihan, dan sertifikasi pramudi.

Dia juga menekankan pentingnya percepatan pemasangan teknologi Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) di seluruh armada.

“Kombinasi itu akan menciptakan safety net guna mendeteksi potensi kantuk, penyimpangan jalur, dan pelanggaran kedisiplinan berkendara secara real time,” imbuhnya.

Rio mengusulkan pembentukan tim pengawas independen untuk memantau perilaku pramudi di lapangan.

Sistem pengawasan itu, lanjutnya, harus diiringi dengan skema penghargaan dan hukuman yang jelas.

“Pramudi berprestasi perlu diapresiasi, sementara pelanggar aturan keselamatan harus dikenai sanksi tegas, progresif. Tidak toleran yang hasil pemantauannya diumumkan secara internal sebagai bahan edukasi,” tuturnya.