Kapolri Tegaskan Mako Polri Tidak Boleh Diserang, Perintah Tembak Peluru Karet

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa markas kepolisian (Mako) tak boleh diserang massa anarko.

Listyo Sigit pun menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk menembak dengan peluru karet apabila ada massa yang nekat menerobos masuk ke Markas Polri maupun asrama.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri dalam video konferensi bersama jajarannya, Sabtu (30/8/2025).

Rekaman video berdurasi satu menit itu kemudian viral di media sosial.

Kapolri, dalam rekaman tersebut, tampak didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Wahyu Widada. 

Baca juga: Gubernur DKI Jakarta Minta Warga Tak Rusak Fasilitas Umum, Jaga Suasana Kondusif

"Aturan sudah ada, terapkan sekarang. Kalau sampai masuk ke asrama, tembak dengan peluru karet. Jadi, tidak usah ragu-ragu," tegas Listyo Sigit Prabowo, dikutip Minggu (31/8/2025).

Listyo menyatakan dengan tegas bahwa ia siap meninggalkan jabatannya apabila perintah tersebut dianggap keliru.

"Jika ada yang menyalahkan saya, saya, Kapolri Listyo Sigit, siap dicopot," ujar jenderal bintang empat itu.

Perintah tegas ini bukan tanpa alasan, lantaran dia tidak ingin ada lagi anggotanya yang menjadi korban dalam kericuhan.

“Jadi, saya tidak ingin anggota saya menjadi korban selanjutnya. Jadi, tolong pelajari aturan yang sudah ada. Laksanakan, undang-undangnya ada, kita punya aturan," tandasnya.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo yang duduk di samping Kapolri membenarkan pernyataan tersebut. 

Menurutnya, markas kepolisian adalah simbol negara yang harus dijaga.

"Saya juga memerintahkan, massa yang menerobos Mako Polri harus ditindak tegas dan terukur karena Mako Polri adalah representasi dari negara kita. Perusuh harus diambil tindakan tegas," ujarnya.

Dedi mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh anarko.

“Kalau Polri runtuh, maka negara juga akan runtuh. Mari kita jaga bersama persatuan, kesatuan, dan kedamaian untuk Indonesia," tuturnya.

"Negara tidak boleh kalah dengan perusuh yang merusak Mako Polri," sambung jenderal bintang tiga tersebut. 

Perintah Presiden Prabowo

Aksi unjuk rasa massa yang berujung anarkis terjadi di sejumlah kota di Indonesia, Kamis-Jumat (28-29/8/2025).

Menyikapi peristiwa itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ke rumahnya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Sabtu (30/8/2025).

Saat itu Presiden memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas terhadap aksi unjuk rasa yang berujung anarkis.

Baca juga: Lempar Batu hingga Petasan, Massa Kembali Gelar Aksi di Mako Brimob Kwitang Jakarta Pusat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, langkah tegas tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan undang-undang (UU) yang berlaku.

"Bapak presiden memerintahkan pada saya dan panglima mengambil langkah tegas sesuai ketentuan dan UU yang berlaku, untuk tindakan-tindakan yang bersifat anarkis," kata Kapolri dikutip dari KompasTV, Sabtu.

Kapolri mengatakan, sejumlah aksi yang berlangsung dalam dua hari terakhir ini sudah mengarah ke tindakan anarkis.

Baca juga: Stasiun MRT Jakarta Ikut Dirusak Massa Aksi, Pengelola Sebut Ada Penjarahan hingga Perusakan CCTV

Bahkan, kata dia, tindakan massa sudah mengarah ke tindakan pelanggaran hukum pidana.

Mulai dari pembakaran gedung dan fasilitas umum, hingga penyerangan markas polisi, yang cenderung mengarah ke peristiwa pidana," kata Kapolri.

Kondisi ini, kata Listyo Sigit, tidak sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam UU No 9/1998 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

"Penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang, namun ada syarat-syarat di dalamnya," ucap Kapolri.

Syarat itu antara lain, harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Saran dan Pesan Redaksi: Unjuk rasa dan demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara dalam berdemokrasi dan menyuarakan aspirasi yang dilindungi Undang-Undang. Namun untuk kepentingan bersama, demonstrasi sebaiknya dilakukan secara damai tanpa adanya aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News

Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini