Kesaksian Guru soal Bobroknya MBG di Sidang MK 

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Sejumlah guru yang menggugat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap berbagai persoalan yang mereka alami di lapangan.

Salah satu kesaksian yang mencuri perhatian datang dari seorang guru bernama Iman Zanatul Haeri yang menilai pelaksanaan program tersebut telah mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Iman mengaku para guru kesulitan mencari saluran pengaduan yang dianggap independen ketika menemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG.

Menurut dia, hampir seluruh institusi yang seharusnya bisa menjadi tempat mengadu justru memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.

"Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke TNI, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG," kata Iman dalam persidangan.

Pernyataan itu disampaikan dalam sidang pengujian konstitusionalitas program MBG yang digelar di MK.

Para pemohon yang berasal dari kalangan guru menilai pelaksanaan program tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan teknis di sekolah, tetapi juga berpotensi mengurangi anggaran yang selama ini dialokasikan untuk pendidikan dan kesejahteraan guru.

Iman menjelaskan, salah satu dampak yang paling dirasakan adalah berkurangnya jam belajar efektif siswa. Proses distribusi makanan, pembagian kepada siswa, hingga pengumpulan kembali wadah makanan kerap berlangsung pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berjalan.

Akibatnya, aktivitas pembelajaran di sejumlah sekolah harus terhenti sementara untuk menyesuaikan proses pelaksanaan program MBG.

Menurut para guru, kondisi tersebut membuat fokus pembelajaran siswa terganggu dan mengurangi efektivitas proses pendidikan di kelas.

Mereka menilai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah itu seharusnya tidak mengorbankan hak siswa untuk memperoleh pembelajaran yang optimal.

Karena itu, para guru meminta agar pelaksanaan MBG dievaluasi secara menyeluruh, termasuk dampaknya terhadap kegiatan akademik di sekolah.

Iman mengatakan, langkah membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi merupakan upaya terakhir yang dapat mereka tempuh.

Para guru berharap lembaga penjaga konstitusi itu dapat memberikan ruang bagi suara mereka yang selama ini merasa tidak memiliki saluran pengaduan yang efektif.

"Laporan ke MK ini adalah upaya terakhir agar anggaran kesejahteraan guru dan anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG," ujarnya.