Soal Demo Mahasiswa, Istana Minta Rakyat Mendukung Prabowo Bukan Mendemo 

JAKARTA, WARTAKOTALIVECOM — Pemerintah menegaskan tidak menutup mata terhadap berbagai kritik yang disampaikan publik melalui aksi unjuk rasa yang belakangan berlangsung di sejumlah daerah.

Berbagai tuntutan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kebijakan efisiensi anggaran, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah menjalankan agenda pembenahan sistem yang lebih mendasar melalui apa yang disebutnya sebagai reformasi jilid dua.

Menurut Qodari, langkah yang ditempuh pemerintah bukan sekadar merespons persoalan jangka pendek, melainkan memperbaiki struktur ekonomi yang selama ini dinilai belum memberikan manfaat secara merata kepada masyarakat.

"Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua. Beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia.

Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (14/6/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Qodari sebagai respons atas gelombang aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari penyesuaian harga BBM, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, hingga implementasi program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.

Qodari menegaskan bahwa pemerintah tidak memandang aksi demonstrasi sebagai ancaman. Sebaliknya, berbagai aspirasi yang muncul di ruang publik dianggap sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.

Menurut dia, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Karena itu, pemerintah mengaku terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat.

Ia menilai, berbagai kebijakan yang saat ini dijalankan pemerintah sejatinya bertujuan memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih adil dan tidak lagi dikuasai kelompok-kelompok tertentu yang selama ini memperoleh keuntungan lebih besar dari sistem yang ada.

Qodari juga menegaskan bahwa agenda reformasi yang tengah dijalankan Presiden Prabowo membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil. Karena itu, pemerintah meminta masyarakat melihat kebijakan yang diambil secara lebih utuh dan dalam kerangka perubahan jangka panjang.

"Yang sedang dilakukan pemerintah adalah membangun sistem yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat banyak," ujarnya.

Di tengah berbagai kritik yang bermunculan, pemerintah memastikan akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.

Aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi disebut akan menjadi masukan penting dalam proses pengambilan kebijakan ke depan.