Prabowo Setuju BUMN Dipangkas, Pegawai Aman dari PHK 

JAKARTA, WARTAKOTALIVECOM — Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Langkah tersebut dilakukan dengan memangkas jumlah entitas BUMN yang saat ini mencapai 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan perampingan dilakukan untuk menciptakan struktur pengelolaan perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Menurut Dony, banyaknya jumlah entitas BUMN selama ini justru menimbulkan persoalan efisiensi, terutama karena sebagian besar perusahaan memiliki kinerja yang kurang optimal.

Dari total 1.077 perusahaan yang ada saat ini, sekitar 52 persen di antaranya tercatat mengalami kerugian.

"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujar Dony Oskaria dalam keterangan yang disampaikan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), dikutip Minggu (14/6/2026).

Dony mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN yang merugi tersebut secara akumulatif membebani keuangan negara hingga sekitar Rp20 triliun.

Karena itu, konsolidasi dan restrukturisasi dinilai menjadi langkah yang tidak bisa dihindari untuk memperbaiki kondisi perusahaan-perusahaan pelat merah.

Meski jumlah perusahaan akan dipangkas secara signifikan, Dony memastikan kebijakan tersebut tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ia menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto adalah menjaga keberlangsungan pekerjaan para pegawai BUMN di tengah proses transformasi yang berlangsung.

Menurutnya, Danantara telah melakukan berbagai simulasi dan perhitungan terkait dampak restrukturisasi, termasuk skenario yang tidak melibatkan PHK.

Dari hasil kajian tersebut, penghematan yang diperoleh melalui konsolidasi perusahaan dinilai jauh lebih besar dibandingkan biaya tenaga kerja yang harus dipertahankan.

"Kami sudah menghitung berbagai opsi. Efisiensi yang diperoleh dari konsolidasi perusahaan jauh lebih besar dibandingkan biaya tenaga kerja yang ada," kata Dony.

Penataan BUMN ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kinerja korporasi negara sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Dengan jumlah perusahaan yang lebih ramping, pemerintah berharap pengelolaan aset negara menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar.