Prabowo Pidato Ekonomi di DPR Hari Ini, Dasco dan Dudung Buka Suara

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta -- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna di DPR RI pada Rabu (20/5/2026) pagi untuk menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai dasar penyusunan APBN 2026.

Kehadiran kepala negara secara langsung dalam forum pengantar penyusunan anggaran itu menjadi sorotan karena lazimnya agenda tersebut disampaikan melalui menteri terkait.

Pemerintah menilai momentum penyampaian arah kebijakan ekonomi nasional kali ini memiliki makna simbolik dan strategis.

Selain dilakukan di tengah dinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian geopolitik dan tekanan perdagangan internasional, agenda tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat soliditas nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang.

“Kebetulan tanggal 20 merupakan Hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” kata Prasetyo melalui pesan singkat, Selasa (19/5/2026).

Pidato Presiden di hadapan anggota dewan diperkirakan tidak hanya memuat gambaran kondisi ekonomi makro nasional, tetapi juga arah kebijakan fiskal pemerintah untuk tahun depan, termasuk strategi menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, investasi, hingga penguatan daya beli masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan global, pemerintah disebut ingin menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional sekaligus mempertegas koordinasi antarlembaga negara dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ada aturan yang melarang Presiden hadir langsung menyampaikan pengantar penyusunan APBN kepada parlemen.

Menurut dia, kehadiran Presiden justru menjadi bagian dari komunikasi langsung pemerintah kepada DPR mengenai arah kebijakan negara.

“Kan sebenarnya para menteri itu mewakili presiden. Sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat seorang Presiden tidak bisa, kan bisa langsung. Itu boleh-boleh saja. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2026,” ujar Dasco.

Pernyataan Dasco sekaligus menjawab berbagai spekulasi terkait kehadiran Presiden dalam rapat paripurna tersebut.

Menurut dia, penyampaian langsung oleh kepala negara merupakan hal yang sah dan tetap berada dalam koridor ketatanegaraan.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyebut agenda Presiden di DPR akan difokuskan pada pembahasan perkembangan ekonomi nasional terkini bersama parlemen.

“Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini,” kata Dudung.