MPR Minta Maaf soal Polemik LCC Empat Pilar Kalbar

WARTAKOTALIVE.COM, Jakarta — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyampaikan permohonan maaf atas polemik penilaian dalam babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Kalimantan Barat yang berlangsung di Pontianak.

Insiden tersebut menjadi sorotan publik setelah video perdebatan antara peserta dan dewan juri viral di media sosial.

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlombaan, termasuk kinerja dewan juri yang dianggap lalai dalam mengambil keputusan saat pertandingan berlangsung.

“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” kata Akbar dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/5).

Akbar menyayangkan kontroversi yang terjadi dalam final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang digelar pada Sabtu (9/5) di Pontianak.

Menurut dia, kompetisi pendidikan seperti LCC seharusnya menjadi ruang pembelajaran yang menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, dan rasa keadilan bagi seluruh peserta.

Ia menilai dewan juri harus lebih cermat dan responsif dalam menangani keberatan peserta di lapangan.

Selain itu, MPR juga akan mengevaluasi aspek teknis perlombaan, mulai dari kualitas tata suara hingga mekanisme banding agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada kompetisi mendatang.

Kontroversi bermula pada sesi pertanyaan rebutan yang mempertemukan tiga sekolah, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Dalam sesi tersebut, regu C dari SMAN 1 Pontianak memperoleh pengurangan nilai lima poin setelah jawaban mereka dinilai salah oleh dewan juri.

Namun, tak lama kemudian, regu B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang dianggap serupa dan justru memperoleh tambahan nilai 10 poin karena dinilai benar.

Perbedaan keputusan itu langsung memicu protes dari peserta SMAN 1 Pontianak.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, salah satu perwakilan regu C menyampaikan keberatan karena merasa telah menyebut unsur “Dewan Perwakilan Daerah (DPD)” dalam jawabannya.

Namun, dewan juri menyatakan artikulasi peserta tidak terdengar dengan jelas sehingga keputusan pengurangan nilai tetap diberlakukan. Penjelasan tersebut tidak meredam kritik publik.

Banyak warganet mempertanyakan konsistensi penilaian juri dan menilai keputusan tersebut merugikan salah satu peserta.