May Day 2026, Respons Pemerintah ke Buruh Dinilai Mulai Positif

Ringkasan Berita:

• Ketua KPBI Ilhamsyah menilai pemerintah mulai menunjukkan respons positif terhadap isu ketenagakerjaan pada May Day 2026.
• Sejumlah kebijakan seperti UU PPRT, Satgas PHK, dan penguatan jaminan sosial dinilai sebagai langkah awal. 
• Namun, tantangan implementasi, lemahnya pengawasan, serta persoalan tenaga kerja fleksibel masih menjadi hambatan.
• Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan organisasi buruh agar kebijakan benar-benar dirasakan.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 menjadi momentum refleksi atas respons pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan.

Ketua Umum Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, menilai pemerintah mulai menunjukkan arah yang lebih positif dalam merespons berbagai tuntutan pekerja, meski efektivitas kebijakan yang ada masih perlu diperkuat, terutama pada tahap implementasi.

Menurut Ilhamsyah, peringatan May Day tahun ini juga menandai semakin terbukanya sikap pemerintah dalam menyikapi persoalan buruh. 

Sejumlah kebijakan yang diluncurkan dalam beberapa waktu terakhir dinilai sebagai langkah awal untuk memperkuat perlindungan terhadap pekerja.

Ia menambahkan, arah kebijakan pemerintah kini mulai mencerminkan adanya perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi buruh, meskipun upaya konkret di lapangan masih perlu ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan.

“Sejumlah langkah yang diambil pemerintah dalam beberapa waktu terakhir patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya merespons tuntutan buruh,” ujar Ilhamsyah dalam keterangannya resminya.

Baca juga: Wamensos Agus Jabo Lepas Kontingen Garuda Baru ke Street Child World Cup Mexico 2026

Ia menilai, kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan May Day serta berbagai agenda yang disampaikan mencerminkan perubahan dalam pola relasi antara negara dan gerakan buruh.

Menurut dia, negara kini tidak lagi sepenuhnya berada di luar, tetapi mulai terlibat dalam ruang dialog sekaligus menghadirkan respons kebijakan.

Beberapa kebijakan yang disoroti antara lain pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), pembentukan Satuan Tugas pemutusan hubungan kerja (PHK), ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang perlindungan pekerja perikanan, serta upaya pembatasan praktik alih daya.

Selain itu, pemerintah juga menyampaikan rencana pembangunan perumahan buruh di kawasan industri, penyediaan fasilitas penitipan anak, penguatan jaminan sosial, hingga wacana penyusunan undang-undang ketenagakerjaan baru.

Namun demikian, Ilhamsyah menilai berbagai kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan pada tahap implementasi agar dampaknya dapat dirasakan secara luas.

“Ini langkah awal yang penting, tetapi tantangannya adalah memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif di lapangan,” katanya.

Tantangan Implementasi dan Persoalan Struktural Buruh

Ia menjelaskan, sejumlah persoalan struktural masih menjadi hambatan, seperti kondisi tenaga kerja yang semakin beragam akibat sistem kontrak, alih daya, dan berkembangnya pekerjaan fleksibel.

Situasi tersebut, menurut dia, tidak hanya berdampak pada kepastian kerja, tetapi juga memengaruhi kekuatan organisasi buruh dalam melakukan pengorganisasian.