Pramono Bakal Temui Jumhur Hidayat, Ini yang Akan Dibahas

Ringkasan Berita:

• Pramono Anung akan bertemu Menteri LH Jumhur Hidayat untuk sinkronisasi kebijakan sampah.
• TPST Bantargebang akan dibatasi hanya menerima residu sampah mulai 1 Agustus 2026.
• Tragedi sampah longsor Maret 2026 yang mencapai 7 orang jadi pemicu percepatan reformasi.

WARTAKOTALIVE.COM -- Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bergerak cepat menjadwalkan pertemuan strategis dengan Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Jumhur Hidayat.

Pertemuan dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang atau untuk meredam krisis pengelolaan limbah di ibu kota.

Langkah ini menyusul tragedi longsornya gunungan sampah yang mematikan.

Baca juga: Bank Sampah Induk di Kacamatan Makasar Diresmikan, Munjirin Dorong Ekonomi Sirkular Warga

Pramono memastikan pertemuan ini bukan sekedar formalitas birokrasi.

Di baliknya, ada urgensi besar: rencana pembuangan sampah ke TPST Bantargebang yang ke depan hanya akan menerima residu sampah—jenis sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang.

Dengan volume sampah Jakarta yang mencapai sekitar 8.000 ton per hari, tekanan terhadap sistem pengelolaan semakin terasa nyata.

Gunungan sampah yang terus meninggi bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman kemanusiaan.

Pramono menyadari, tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, solusi hanya akan menjadi wacana.

“Kami akan segera duduk bersama Menteri LH untuk merumuskan arah kebijakan yang selaras dengan pemerintah pusat,” ujarnya di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu (2/5/2026).

Rencana penutupan yang diselenggarakan mulai 1 Agustus 2026 menjadi titik krusial.

Pemprov DKI harus bergerak cepat menyiapkan sistem baru—mulai dari pengurangan sampah di sumber, meningkatkan daur ulang, hingga perubahan perilaku masyarakat.

Desakan perubahan ini tak lepas dari tragedi memilukan pada 8 Maret 2026.

Baca juga: Sulap Sampah Jadi Berkah, Kisah Amaliyah dalam Mengurangi Limbah di Kampung Masigit Bersama PNM

Longsoran gunungan sampah di Bantargebang merenggut tujuh nyawa, meninggalkan luka mendalam sekaligus peringatan keras tentang bahaya praktik open dumping yang masih berlangsung.

Peristiwa itu membuka tabir persoalan lama: kapasitas yang terlampaui, pengelolaan yang belum optimal, dan risiko yang terus mengintai para pekerja serta warga sekitar.

Kini, harapan bertumpu pada koordinasi lintas instansi. Pramono optimistis, langkah bersama dengan pemerintah pusat dapat mempercepat pembenahan sistem yang selama ini tertinggal.

“Saya yakin ini bisa segera ditangani,” katanya.

Namun waktu tidak menunggu. Setiap hari tanpa perubahan berarti ribuan ton sampah terus mengalir—dan potensi tragedi serupa masih mengintai.

 
Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp