Bahlil Buka Suara: Motor Isi BBM Subsidi " Adinda Mau Isi Sampai Penuh, Ya Monggo"

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus tetap digunakan secara tepat sasaran, yakni untuk masyarakat yang memang berhak.

Penegasan ini disampaikan di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi yang berpotensi mendorong sebagian kalangan beralih ke BBM bersubsidi.

Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Senin (20/4/2026), Bahlil mengingatkan bahwa subsidi energi merupakan bentuk perlindungan negara terhadap kelompok masyarakat rentan.

Oleh karena itu, penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat mampu dinilai tidak etis karena berpotensi menggerus hak kelompok yang seharusnya menerima manfaat tersebut.

Ia secara tegas menyindir praktik yang kerap terjadi ketika harga BBM dengan angka oktan lebih tinggi mengalami kenaikan.

Menurutnya, tidak sepatutnya pejabat atau masyarakat berpenghasilan tinggi justru beralih menggunakan BBM bersubsidi demi menghemat pengeluaran.

“Saya cuma mau sampaikan saja lah, BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak. Jangan model kayak saya, Dirjen, Wamen, karena harga BBM RON 98 naik, tiba-tiba mereka masuk ke subsidi. Itu kita mengambil hak saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Apa tidak malu?” ujar Bahlil.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi pemerintah yang hingga kini belum menerapkan pembatasan secara ketat terhadap penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan tertentu, termasuk sepeda motor.

Namun demikian, pemerintah tetap mengedepankan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga agar distribusi subsidi tidak melenceng dari tujuan awalnya.

Di tengah tekanan global terhadap harga energi, kebijakan subsidi menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat dalam menggunakan BBM sesuai peruntukannya.

Tanpa pengawasan dan kesadaran bersama, beban fiskal negara dapat meningkat, sementara kelompok rentan justru berisiko tidak mendapatkan manfaat secara optimal.

Pemerintah sendiri terus mengkaji skema distribusi subsidi energi agar lebih tepat sasaran, termasuk melalui digitalisasi dan integrasi data penerima.

Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kebocoran sekaligus memastikan bahwa bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.