Mahfud MD Soroti MBG: Ada Kasus Lele Mentah dan Potensi Korupsi, Pemerintah Diminta Evaluasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjawab keluhan masyarakat soal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi perbincangan publik.

Melalui kanal YouTube Mahfud MD Official pada Senin (16/3/2026), Mahfud menilai program tersebut memiliki tujuan yang sangat baik, yakni membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan.

Namun ia mengkritik tata kelola pelaksanaannya yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

Baca juga: Uya Kuya Janji Bakal Kawal Program MBG Agar Transparan dan Tepat Sasaran

“Program MBG ini program yang sangat bagus. Bagus karena memberi makan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tetapi yang perlu dipertanyakan adalah tata kelolanya,” kata Mahfud.

Kasus Lele Mentah hingga Keracunan Massal

Mahfud mencontohkan sejumlah laporan yang beredar di masyarakat, termasuk kasus pengiriman bahan makanan mentah kepada sekolah tanpa fasilitas penyimpanan memadai.

Ia menyebut pernah ada laporan di Pamekasan di mana sekolah menerima kiriman lele hidup untuk konsumsi tiga hari ke depan, padahal tidak tersedia lemari pendingin untuk menyimpannya.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan makanan cepat rusak dan tidak layak konsumsi.

Selain itu, Mahfud juga menyinggung adanya laporan keracunan makanan di sejumlah sekolah, termasuk di Yogyakarta dan beberapa daerah di Jawa Barat.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait penyebab dan penanganan kasus tersebut.

“Ketika laporan seperti ini muncul, mestinya ada penjelasan kepada masyarakat, di mana masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya,” ujarnya.

Target Penerima Dinilai Terlalu Luas

Mahfud juga mempertanyakan target penerima program MBG yang disebut mencapai lebih dari 82 juta orang.

Menurutnya, data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 24 juta orang.

Karena itu, ia menilai perlu kejelasan mengenai kelompok sasaran program agar bantuan lebih tepat sasaran.