Terdata Pinjol hingga Judol, Mensos Sebut Banyak Warga Miskin Tak Terima Bansos

Ringkasan Berita:

• Saifullah Yusuf menyoroti warga miskin yang tidak menerima bansos karena NIK KTP atau rekening mereka dipakai pihak lain.
• Ia menekankan peran RT/RW, desa/kelurahan, dan pemerintah daerah dalam memverifikasi kondisi masyarakat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
• Penonaktifan PBI bukan pengurangan, tapi dialihkan ke warga lebih membutuhkan.

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap fenomena warga miskin yang tak menerima bantuan sosial (bansos) pemerintah karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP maupun rekeningnya dipakai orang lain untuk didaftarkan token listrik, pinjaman online, judi online maupun keperluan lain.

Atas hal itu terdeteksi warga itu dinilai mampu padahal pada kenyataan warga tidak mampu.

"Makanya ini peran RT/RW, desa/ kelurahan sangat penting untuk kembali mencek ke lapangan itu," kata Saifullah usai meninjau kegiatan Penyaluran Terpadu Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di RS Bhakti Husada, Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Rabu (25/2/2026).

Maka itu, ia menegaskan peran RT/RW, desa/ kelurahan, hingga pemerintah kabupaten dan provinsi sangat penting.

Mereka wajib melihat secara langsung kondisi masyarakatnya. Jika benar tidak mampu akan tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, maka harus segera diurusinya.

"Sekarang melalui DTSEN, semua terbuka bisa melihat datanya. Bagaiamana nantinya, masyarakat bisa sanggah dan menyanggah atas kondisi dirinya maupun tetangganya," beber dia.

"Misal ada tetangga yang mampu tapi dapat bansos, maka bisa diajukan sanggahan. Harus benar-benar tepat sasaran," jelas dia.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta maupun filantropi untuk menyisir warga yang belum terdata. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.

Baca juga: Longsor di Teluk Pucung Bekasi, Rumah Warga Rusak dan Barang Hanyut

Terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI), ia memastikan langkah tersebut bukan pengurangan kuota, melainkan pengalihan kepada warga yang lebih memenuhi kriteria. Di Bekasi, sekitar 70 ribu lenih penerima disebut dinonaktifkan.

“Bukan dikurangi, tapi dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Mudah-mudahan dengan data yang makin akurat, intervensi kita tepat dan hasilnya lebih berdampak,” katanya.

Menanggapi keluhan minimnya sosialisasi penonaktifan PBI, Kemensos akan memperbaiki mekanisme dengan memberi masa tunggu sebelum status dinonaktifkan.

“Nanti mungkin ditetapkan bulan ini, berlakunya dua bulan kemudian. Jika tidak ada reaktivasi atau keberatan, baru dinonaktifkan bulan berikutnya,” jelasnya.

Ia juga berharap rumah sakit tetap melayani pasien yang dinonaktifkan sembari solusi pembiayaan dibahas bersama pemerintah daerah atau pihak lain.

Menurutnya, tidak boleh ada warga yang putus asa berobat karena ketiadaan biaya.

Saifullah Yusuf menegaskan, pemerintah saat ini tengah melakukan transformasi data sosial. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dikelola oleh dan akan diperkuat melalui jalur formal mulai dari RT/RW, desa, dinas sosial, hingga kementerian.