Indonesia Putuskan Bayar Iuran Dewan Perdamaian Trump hingga Rp 16,7 Triliun, Purbaya Buka Suara

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia membuka peluang penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar iuran sukarela atau partisipasi dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace), badan internasional yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Nilai kontribusi Indonesia diperkirakan mencapai Rp 16,7 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, sebagian besar sumber dana iuran tersebut berpotensi berasal dari APBN.

Baca juga: Tanggapan Putin Usai Diajak Donald Trump Gabung Dewan Perdamaian

Meski demikian, kata daa, hingga kini belum ada keputusan final terkait skema pembiayaannya.

“Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/1/2026) dikutip dari kompas.com.

Ia menambahkan, pembahasan resmi terkait penugasan pendanaan masih menunggu arahan Presiden.

"Itu kita belum diskusikan tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya," ucap dia.

Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan saat kunjungan kerja ke Swiss.

Bergabungnya Indonesia menandai komitmen pemerintah dalam mendukung upaya internasional penyelesaian konflik Gaza dan Palestina.

Dewan Perdamaian merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict (20-Point Roadmap), sebuah inisiatif global yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza.

Pembentukan badan ini telah memperoleh legitimasi internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 Tahun 2025.

Resolusi tersebut juga mengamanatkan pembentukan pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG).

Struktur ini dirancang untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan stabil, sekaligus mendukung proses rekonstruksi pascakonflik.

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, kontribusi finansial Indonesia bersifat iuran sukarela, bukan syarat keanggotaan.

Pemerintah, kata dia, memandang partisipasi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan diplomasi aktif Indonesia dalam isu kemanusiaan global.

Baca juga: Indonesia Gabung Dewan Perdamaian yang Dibuat Donald Trump