Berita Nasional
Anak Jadi Sasaran Radikalisme Online, PDIP Dorong Pencegahan Lewat Platform Digital
PDIP menyoroti data BNPT soal anak terpapar radikalisme digital dan mendorong pencegahan melalui literasi serta platform digital ramah anak.
Ringkasan Berita:
- PDIP menyoroti temuan BNPT soal paparan radikalisme digital pada anak sepanjang 2025.
- DPR mendorong pencegahan radikalisme melalui literasi digital dan kolaborasi platform.
- Negara diminta hadir melindungi anak dari ideologi kekerasan sejak dini.
WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH - Paparan paham radikalisme di ruang digital kini tidak lagi menyasar orang dewasa.
Anak-anak justru menjadi kelompok paling rentan dalam arus informasi tanpa batas di media sosial dan gim daring.
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Vita Ervina, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius negara.
Ia menegaskan pencegahan radikalisme di ruang digital tidak boleh ditunda.
Pernyataan itu disampaikan Vita merespons temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait paparan ekstremisme pada anak sepanjang 2025.
Baca juga: Tujuh Wilayah Berpotensi Terdampak Rob, Dinas SDA Siagakan Pompa, Tanggul Darurat dan Pasukan Biru
Baca juga: Sebanyak 7.426 Kasus Narkoba Terjadi Sepanjang 2025, Pemprov DKI Siapkan 3 Strategi Utama di 2026
Vita mengatakan DPR RI mencermati data BNPT yang mencatat adanya anak-anak terpapar paham radikal selama 2025.
Menurutnya, data tersebut merupakan peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Data ini menjadi alarm keras bahwa ruang digital telah menjadi medan baru penyebaran ideologi kekerasan yang menyasar kelompok paling rentan, yakni anak-anak,” kata Vita kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).
Sebagai mitra kerja BNPT, Komisi XIII DPR RI menilai temuan ini harus menjadi pijakan kebijakan.
Vita menekankan pendekatan pencegahan dan perlindungan harus lebih dikedepankan dibandingkan langkah represif semata.
Anak Dipandang Sebagai Korban
Vita menilai anak-anak yang terpapar paham radikal sejatinya merupakan korban.
Ia menyebut lemahnya literasi digital dan minimnya pengawasan menjadi faktor utama.
Selain itu, program kontra-radikalisasi dinilai belum sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan teknologi dan pola konsumsi digital generasi muda.
“Penanganan persoalan ini harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah, hingga platform digital yang digunakan anak-anak,” ujarnya.
Baca juga: Pigai Bantah Pemerintah Dalangi Teror Aktivis dan Influencer
| Pegawai Pajak Dipecat Usai Minta Prabowo Mundur, Massa Buruh Desak Bongkar Skandal Perusahaan Fiktif |
|
|---|
| Asyiknya Prabowo saat Joget Tabola Bale Bersama Warga Miangas |
|
|---|
| Tiga Inovasi Anak Bangsa Ini Bikin Sistem Listrik Lebih Andal dan Rendah Emisi |
|
|---|
| Kapolri Mutasi 108 Pati dan Pamen, Ini Daftar 9 Kapolda yang Diganti |
|
|---|
| Ketua KPK dan Wamen Hukum Beri Pesan Khusus di Pelantikan PERADI Profesional |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/vita-ervina.jpg)