Soroti Pengelolaan SDA, KNPI: Bukan Sekadar Ekonomi, Tapi Kedaulatan Bangsa

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyoroti masih kuatnya dominasi oligarki ekonomi dan praktik kartel dalam tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia.

Persoalan tersebut dinilai sebagai hambatan serius dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum DPP KNPI, Raden Umar dalam diskusi publik bertajuk 'Reformasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Menuju Indonesia Berdaulat' yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Trilogi, di Jakarta pada Senin (20/10/2025).

Menurut Umar, pengelolaan kekayaan alam semestinya tidak semata dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan politik, keadilan sosial, serta arah masa depan bangsa.

“Mengelola kekayaan alam berarti mengelola masa depan bangsa. Namun, sistem ekonomi kita saat ini masih digerogoti oleh kekuatan oligarki dan kartel SDA yang menumpuk keuntungan di segelintir tangan. Rakyat justru menanggung dampak kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial,” ujar Umar.

Baca juga: Satu Tahun Pemerintahan, Prabowo Minta Maaf ke Keluarga Menteri

Ia menilai struktur pengelolaan SDA saat ini mencerminkan ketimpangan sistemik.

Penguasaan izin, konsesi, dan kebijakan sebagian besar masih berpihak kepada korporasi besar, sementara masyarakat hanya menjadi penonton.

“Inilah bentuk penjajahan baru dalam bidang ekonomi. Negara harus berani membongkar struktur oligarkis dalam tata kelola SDA. Tanpa keberanian politik, kedaulatan hanya akan menjadi slogan,” katanya.

Umar juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2.

Ia menyebut kebijakan itu sebagai simbol keberanian negara dalam menegakkan prinsip keadilan ekologis dan melawan dominasi oligarki.

“Ketika negara menempatkan kepentingan publik dan lingkungan di atas kepentingan korporasi besar, di situlah kita mulai menapaki jalan menuju kedaulatan ekonomi,” ujar dia.

Dalam diskusi tersebut, Umar menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, transparansi data perizinan dan eksploitasi SDA, serta keterlibatan masyarakat dan pemuda sebagai aktor utama dalam reformasi kebijakan.

“Pemuda jangan hanya jadi penonton. Kita harus berani mengambil peran, mengorganisir masyarakat, menciptakan inovasi hijau, dan mengawal kebijakan agar benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.

Dirinya menyerukan reformasi tata kelola SDA bukan sekadar agenda teknokratis, melainkan gerakan moral dan politik yang membutuhkan keberpihakan serta keberanian.

“Kedaulatan tidak diwariskan, tetapi diperjuangkan. Termasuk dalam merebut kembali pengelolaan sumber daya alam dari cengkeraman oligarki dan kartel. Mari, pemuda dan mahasiswa bersatu untuk melawan,” pungkasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.