Purbaya Tak Gentar Disindir Luhut Tegaskan Anggaran MBG Akan Dipotong Jika Tak Terserap

WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap akan melakukan pemotongan anggaran terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila hingga akhir Oktober 2025 dana tersebut tidak juga terserap secara optimal.

Kebijakan ini, menurutnya, merupakan langkah disiplin fiskal agar anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

“Kan kita melihat sampai akhir Oktober, kalau tidak menyerap ya kita akan potong juga,” ujar Purbaya saat ditemui di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Pernyataan ini menanggapi imbauan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang sebelumnya meminta agar anggaran MBG tidak ditarik oleh Kementerian Keuangan.

Luhut berpendapat, program tersebut berjalan baik dan telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyerapan dana di lapangan.

Menanggapi hal itu, Purbaya menilai permintaan Luhut dapat dimaknai sebagai bentuk keyakinan terhadap kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pelaksana utama program MBG.

“Itu kan berarti Pak Luhut sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” kata Purbaya.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam upaya menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di seluruh Indonesia.

Namun, sejak digulirkan awal tahun ini, program tersebut dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari persoalan distribusi logistik hingga keterlambatan realisasi anggaran di beberapa daerah.

Pemerintah pusat sebelumnya telah mengalokasikan anggaran triliunan rupiah untuk mendukung program MBG pada tahun anggaran 2025.

Namun, berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Keuangan, serapan dana di sejumlah wilayah masih di bawah target.

Kondisi itu membuat Kemenkeu menyiapkan opsi rasionalisasi atau pemotongan anggaran bagi lembaga pelaksana yang dinilai tidak optimal.

Meski begitu, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan anggaran bukan berarti menghentikan program, melainkan bentuk penyesuaian agar dana yang tersedia dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih siap menjalankan program prioritas.

“Kita ingin memastikan uang negara benar-benar digunakan secara efektif. Kalau ada program yang belum siap, lebih baik kita arahkan ke sektor yang bisa langsung memberi manfaat,” ucapnya.

Hingga kini, Badan Gizi Nasional belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan Menkeu tersebut.

Namun, sejumlah sumber internal menyebut lembaga itu tengah mempercepat proses distribusi dan pelaporan realisasi di berbagai daerah untuk menghindari potensi pemotongan dana.

Dengan tenggat waktu yang kian dekat, pemerintah menghadapi ujian serius dalam menjaga keseimbangan antara ketegasan fiskal dan keberlanjutan program sosial.

Program Makan Bergizi Gratis kini menjadi sorotan publik, bukan hanya karena manfaatnya bagi anak-anak Indonesia, tetapi juga karena menjadi cermin kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan populis dengan prinsip akuntabilitas anggaran.