Prof Ferry Latuhihin Ungkap MBG Cuma Butuh Rp 5 Triliun Pertahun, Bukan Rp 335 Triliun: Pemborosan!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pengamat ekonomi dan analis pasar modal Prof Ferry Latuhihin mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) Presiden Prabowo sebenarnya hanya membutuhkan dana sekitar Rp 5 triliun pertahun dan bukan sampai Rp 335 triliun, seperti yang dianggarkan pemerintah.

Hal itu diungkapkan Ferry Latuhihin saat berbincang dengan akademisi dan praktisi bisnis Rhenald Kasali di channel YouTube @rhenald.kasali yang tayang, Kamis (2/10/2025).

Rhenald Kasali mengawali perbincangan dengan menjelaskan bahwa Prof Ferry Latuhihin pada lima bulan lalu sempat meramalkan akan terjadi social unrest akibat kebijakan pemerintah.

Baca juga: 6 Murid SDN Kota Baru 3 Kota Bekasi Muntah hingga Dibawa ke RS Ananda setelah Menyantap Menu MBG

Ramalan Ferry Latuhihin itu terbukti dengan terjadinya demo besar yang rusuh pada akhir Agustus lalu.

Social unrest adalah ketidakpuasan publik yang memanifestasikan diri dalam berbagai bentuk aksi kolektif, seperti protes, demonstrasi, atau kerusuhan, yang bertujuan mengganggu ketertiban sosial.

Fenomena ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, atau politik dalam suatu masyarakat dan dapat bersifat spontan atau terorganisir, baik secara damai maupun dengan kekerasan.

"Om Ferry, beberapa waktu yang lalu sudah meramalkan akan terjadi social unrest. Dan terjadi. Apa dasarnya ini? Karena koplak atau apa?" tanya Rhenald.

"Ya, pertama kebijakannya, sangat berbeda dengan rezim-rezimnya sebelumnya. Sangat ultra populis ya. Dan yang kedua, ultra populis ini, dalam arti adalah menghabiskan uang for nothing," ujar Ferry.

Salah satunya menurut Ferry, adalah program MBG yang dibanggakan Presiden Prabowo.

"MBG itu enggak ada hasil apa-apa. Yang kedua juga kalau kita mau tetap menjalankan MBG, itu seharusnya cukup dengan modal Rp 5 triliun. Yaitu berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, terutama daerah-daerah tertinggal. Rp 5 triliun setahun itu cukup. Bukan Rp 370 triliun atau Rp 328 triliun," kata Ferry, alumnus ternama dari Erasmus University Rotterdam, Belanda, yang menyelesaikan pendidikan dari jenjang S1 hingga S3.

Menurut Ferry, anak-anak sekolah seperti di kota-kota besar tidak membutuhkan MBG.

"Lihat saja, anak-anak di kota-kota besar, yang badannya bugar-bugar mereka basically tidak membutuhkan, tidak kekurangan gizi.  Malah kelebihan gizi. Nah, jadi yang saya pertanyakan kenapa kok yang seharusnya cuma perlu Rp 5 triliun harus Rp 300 triliun. Itu kan jauh sekali," katanya.

Bahkan menurut Ferry, pada akhirnya keracunan MBG marak terjadi di mana-mana.

Baca juga: Ferry Latuhihin Ungkap Purbaya Yudhi Jualan Bohong, Bukan Orang Tepat Jabat Menteri Keuangan

"Dan sekarang kita lihat sendiri bagaimana hasilnya. Di mana-mana orang keracunan MBG. Sama sekali tidak well manage ya kan. Bahkan ada menu yang isinya cuma tempe doang," ujar Ferry.

Ia juga menyoroti soal sanitasi dari menu MBG.

"Nah, sanitasi kita lihat kemarin katanya ada di Lebak atau di mana, yang katanya nyuci trennya pun di air limbah dan segala macam. Ini kan artinya apa? Entitas atau institusi yang namanya MBG ini, sama sekali tidak well prepared," kata Ferry.

Selain itu menurutnya, anggaran untuk MBG sangat besar dan sebuah pemborosan.

"Dari budget pun ini sangat dahsyat. Pemborosan yang sangat luar biasa, ya kan. Nah kembali lagi ke ramalan saya pada bulan Desember, di mana saya katakan di Q3 akan terjadi social unrest, pertama adalah pada waktu tabungan masyarakat sudah jauh berkurang," ujarnya.

DI mana, kata Ferry, masyarakat middle yang jumlahnya sekitar 3 juta di tahun 2019, terus berkurang.

"Pelan-pelan dipiting selama 5 tahun tinggal 1,2 juta dan mungkin saya kira juga tahun ini akan habis. Kita lihat juga bagaimana ramainya pinjol, kita lihat juga bagaimana omsetnya pegadaian naik luar biasa. Artinya kan, itu semua indikator, bahwa ekonomi kita tidak baik-baik loh," kata Ferry.

Namun katanya pemerintah tetap melakukan pemborosan yang sangat dahsyat.

"Itu kan sangat luar biasa dan akibatnya apa, kita lihat lagi budget defisit sudah mulai dinaikkan dari 2,48 persen ke 2,68 % . Kita lihat kemarin rupiah kena hit luar biasa ya terhadap dolar," paparnya.

Jika ini dibiarkan terus, kata Ferry, ia meramalkan Indonesia akan terjadi resesi ekonomi di tahun depan.

"Nah, oleh karena itu, maaf saja saya ramalkan Q3 (kuartal ke 3) tahun depan 2026 bisa negative growth loh. Yang artinya kayak Thailand, bisa recession (resesi ekonomi)," kata Ferry.

Seperti diketahui pemerintahan Prabowo menargetkan program MBG menjangkau 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Namun menurut Ferry MBG ini sasarannya tidak sebesar itu.

Tetapi sekitar 28 juta orang yang memang kekurangan gizi. Jumlah itupun dari seluruh umur.

"Sehingga kalau mau benar-benar fokus barangkali hanya separuhnya yang anak sekolah dan dia juga mempersoalkan hal seperti itu," ujar Rhenald.

Menurut Rhenald, seperti pesan Presiden, program MBG jangan dipolitisasi.

"Ini adalah program besar. Kita semua setuju. Tetapi kita harus ukur dampak ekonominya. Tentu kita juga harus memberikan masukan-masukan ya. Masukan yang sehatlah, bukan ngomporin lah. Kurang lebih begitu," kata Rhenald.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan anggaran program makan bergizi gratis pada 2026.

Ia akan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar Rp 335 triliun untuk program prioritasnya itu.

"Anggaran untuk MBG tahun 2026 kami alokasikan sebesar Rp 335 triliun," ujar Prabowo saat membacakan nota keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Menurut Prabowo, alokasi anggaran itu ditujukan untuk 82,9 juta penerima manfaat MBG yang terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah awalnya mengalokasikan Rp 71 triliun untuk MBG, lalu menambah Rp 100 triliun, sehingga total dana yang dikelola BGN mencapai Rp 171 triliun.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah mengusulkan BGN mengelola Rp 217,86 triliun.

Dari total tersebut, Rp 7,45 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen, sedangkan Rp 210,4 triliun digunakan untuk program pemenuhan gizi nasional.

Pada Selasa (23/9/2025), Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026 disetujui DPR.

Salah satu program prioritas terbesar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Alokasinya mencapai Rp 335 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota dewan atas disetujuinya RAPBN menjadi undang-undang.

"Atas nama pemerintah kami menyampaikan apresiasi setingginya pimpinan dan seluruh anggota dewan atas dukungan dan persetujuan RAPBN menjadi Undang-Undang melalui proses pembahasan yang sangat konstruktif dan menampung aspirasi dan harapan yang berkembang di masyarakat," kata Purbaya.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke 5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp