Soroti Banjir dan Jalan Rusak, Umar Abdul Aziz Minta Pemprov DKI Lebih Responsif

Ringkasan Berita:

• Umar Abdul Aziz mengkritik kinerja Pemprov DKI yang dinilai belum maksimal menyelesaikan persoalan warga.
• Ia menyoroti penanganan banjir, jalan rusak, pengelolaan sampah, dan pelayanan publik yang masih bermasalah.
• Umar meminta Gubernur Pramono Anung mengevaluasi kinerja ASN dan meningkatkan pengawasan di lapangan.
• Ia juga menilai kesenjangan sosial masih tinggi meski Jakarta memiliki pendapatan daerah yang besar

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Tokoh masyarakat Jakarta Barat sekaligus Wakil Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta, Umar Abdul Aziz, mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dinilainya belum optimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan warga.

Menurut Umar, sejumlah masalah mendasar seperti banjir, infrastruktur, pengelolaan sampah hingga pelayanan publik masih belum tertangani secara tuntas.

Ia menilai Pemprov DKI kerap melimpahkan persoalan ke tingkat kewilayahan tanpa diiringi pengawasan dan pendampingan yang memadai.

"Pemimpin di wilayah jarang turun ke lapangan. Maunya tinggal terima beres. Contohnya penanganan banjir yang sampai sekarang belum menyentuh akar persoalan," kata Umar, Senin (8/6/2026).

Umar meminta adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah wilayah dan jajaran Balai Kota agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan efektif.

Selain itu, ia menyoroti kondisi infrastruktur di sejumlah kawasan Jakarta yang dinilai masih memprihatinkan. Salah satunya di kawasan Kemang yang disebut masih ditemukan jalan rusak, marka jalan yang tidak berfungsi, hingga fasilitas pendukung lalu lintas yang kurang terawat.

Persoalan sampah juga menjadi perhatian. Umar menilai pengelolaan sampah di Jakarta belum memiliki solusi yang berkelanjutan karena masih kerap terjadi keterlambatan pengangkutan.

Di sektor pelayanan publik, Umar meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN).

"Warga Jakarta taat membayar pajak, tetapi akses terhadap fasilitas publik masih dirasakan sulit. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok terus meningkat," ujarnya.

Umar juga menyinggung masih tingginya kesenjangan sosial di Jakarta meski pendapatan daerah tergolong besar. Menurutnya, masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan membutuhkan perhatian pemerintah.

Ia berharap jajaran Pemprov DKI lebih aktif turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat.

"Jangan hanya mengandalkan laporan di atas kertas. Pemerintah harus bekerja lebih dekat dengan masyarakat dan memahami persoalan yang mereka hadapi setiap hari," katanya