Pemprov DKI Jakarta Diminta Segera Atasi 22.000 Anak di Jakarta Utara yang Putus Sekolah

Ringkasan Berita:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan, ada 22 ribu anak di Jakarta Utara diketahui putus sekolah
• Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Justin Adrian Untayana, meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengatasi masalah tersebut
• Anak-anak di Jakarta wajib mendapatkan pendidikan yang kayak dan tidak boleh putus sekolah demi meraih masa depan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan, ada 22 ribu anak di Jakarta Utara diketahui putus sekolah.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Justin Adrian Untayana, meminta Pemprov DKI Jakarta segera mengatasi masalah tersebut.

Anak-anak di Jakarta wajib mendapatkan pendidikan yang kayak dan tidak boleh putus sekolah demi meraih masa depan.

Tingginya angka ATS (Anak Tidak Sekolah) di Jakarta Utara itu harus mendapatkan perhatian serius dari Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Sekolah Rakyat Siap Sambut Siswa Baru, Penjangkauan Bebas Titipan

"Jika anak-anak itu tidak menerima pendidikan semestinya, maka akan kesulitan di masa depan untuk mendapatkan pekerjaan, ini juga akan menjadi permasalahan sosial dan ekonomi nantinya," katanya, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, seluruh sekolah negeri dan beberapa swasta di Jakarta sudah masuk program sekolah gratis.

Ia akan memgawal masalah ini karena sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan akan ada 103 sekolah swasta gratis untuk warga Jakarta. 

103 sekolah swasta gratis itu akan dibiayai pemprov dengan anggarannya mencapai Rp 253,6 miliar. 

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Gratiskan 103 Sekolah Swasta dengan Alokasi Anggaran Rp 253,6 Miliar

Dari sekolah sebanyak itu, 20 di antaranya berada di kawasan Jakarta Utara dan diharapkan program ini bisa mengutamakan anak-anak putus sekolah.

"Dengan program ini, harapannya lebih banyak lagi anak di Jakarta yang bisa masuk sekolah, asalkan pelaksanaannya dilakukan baik, pengawasannya harus ketat, jangan sampai anggaran yang sebesar itu disalahgunakan, apalagi dikorupsi," kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

"Sedari awal juga harus diawasi supaya tidak terjadi praktik-praktik diskriminasi atau pungli yang akan mempersulit anak-anak untuk masuk sekolah," lanjutnya.

Justin menekankan keberhasilan program itu tidak sepenuhnya berada di tangan Pemprov DKI Jakarta. 

Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Tambah 103 Sekolah Swasta Gratis Tahun 2026, Berikut Daftarnya

Menurutnya, program sekolah swasta gratis butuh partisipasi aktif dari masyarakat, terutama para orang tua untuk memastikan anak-anaknya masuk sekolah.

"Masalah pendidikan di Jakarta tidak hanya terjadi di ruang lingkup sekolah, terkadang, faktor sosial dan budaya juga berpengaruh, contohnya masih ada anak-anak yang bolos dan dibiarkan begitu saja oleh orang tuanya," ujar Justin.

Justin mengingatkan para orang tua untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak salah pergaulan maupun terlibat tawuran serta penggunaan narkoba.

Jika itu sampai terjadi, Justin menilai sebagai kegagalan orangtua murid dalam mendidik anak-anak di rumah. (m26)