Pramono Targetkan 5.000 Sertifikat Halal Tahun 2025, Kepala BPJPH: Jakarta Bakal Juara nih

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menerima kunjungan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hasan, beserta jajaran, di Balai Kota Jakarta, Senin (13/10/2025).

Berdasarkan pantauan Wartakotalive.com di lokasi, pertemuan digelar selama satu jam dan tertutup.

Pramomo mengatakan, pertemuan ini untuk memperkuat kolaborasi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, khususnya Jakarta.

Baca juga: Beribadah Haji dan Umrah via Jalur Laut dengan Kapal Pesiar Berkonsep Halal

"Hal ini juga untuk melindungi masyarakat, dunia usaha yang berdaya saing, ekonomi yang tumbuh, dan mewujudkan Indonesia menjadi barometer industri halal global," ujar Pramono. 

"Beliau telah menyampaikan apa yang telah dikerjasamakan selama ini yang sudah berjalan dengan baik," imbuhnya.

Pemprov DKI Jakarta telah menjalin kerja sama dengan BPJPH sejak berdiri tahun 2017 dan memulai layanannya pada 2019. 

Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara konsisten terus menjalankan program sertifikasi halal mulai tahun 2015 hingga kini.

Baca juga: Miliki 5 Juta Anggota, Sandiaga Dorong Halal Network International Melantai di Bursa Saham

"Sampai tahun 2025 ini, kita sudah mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal berjumlah 15.837," ujarnya. 

"Mudah-mudahan, tahun ini mendapatkan kurang lebih 5.000 (sertifikasi) lagi, sehingga Jakarta termasuk provinsi yang tertib untuk mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal ini," jelas Pramono.

Sementara itu, Kepala BPJPH, Haikal Hasan, bersyukur bisa bertemu langsung Gubernur Pramono.

Menurutnya, Jakarta adalah salah satu daerah yang paling tertib dalam menjalankan undang-undang, khususnya urusan kehalalan. 

Ia menyebut, jaminan kehalalan adalah kewajiban dan telah menjadi nomenklatur sejak 1974.

"Jadi, ini bukan barang baru. Lalu, di masa Presiden SBY, UU Nomor 33 Tahun 2014 terbit. Kemudian, pada zaman Presiden Joko Widodo, juga dikeluarkan PP Nomor 42 Tahun 2024, yang intinya, semuanya dijalankan di masa Presiden Prabowo, telah menjadi kewajiban (bersertifikasi halal)," ungkap Haikal Hasan.

Ia menambahkan, terdapat sejumlah produk yang belum mengurus jaminan halal, namun masih beroperasi di Indonesia.

Produk halal yang beredar memiliki logo resmi dari BPJPH, sementara yang tidak halal diberikan logo non-halal.

"Yang ilegal yang mana? Tidak ada logo sama sekali. Tidak ada ingredients dan expired date, itulah yang dimaksud," katanya. 

"Jadi, jelas sekali, kita akan adakan ranking, kayaknya Jakarta bakal juara nih. Karena, paling tertib dan disiplin, dan itu yang kita harapkan," imbuhnya. 

"Sekali lagi, saya katakan, halal itu bukan untuk umat Islam saja, halal life style, modern civilization, halal itu ada di semua agama. Halal itu simbol kesehatan, kebersihan, dan kualitas, itu yang terjadi di seluruh dunia," pungkas Haikal Hasan.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta terus mendukung percepatan sertifikasi halal melalui berbagai kolaborasi. Sejak 2023, Pemprov bekerja sama dengan BPJPH dalam program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk skema Halal Self Declare. 

Bentuk kolaborasi ini meliputi sosialisasi program SEHATI kepada para pelaku usaha binaan serta penyediaan data binaan untuk diikutsertakan dalam program tersebut.

Selain itu, Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta juga menjalankan program fasilitasi sertifikasi halal reguler bagi para pelaku usaha di Ibu Kota.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News 

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09