Demo Berujung Ricuh, Pemerintah Didesak Buka Ruang Dialog dan Aparat Kedepankan HAM

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk membuka ruang dialog dan aparat mengedepankan hak asasi manusia (HAM).

Desakan itu muncul dari kasus tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan (21) akibat demonstrasi berujung ricuh pada Kamis (28/8/2025) lalu.

Aliansi Pembangunan Kemanusiaan Indonesia (AP-KI) menilai eskalasi unjuk rasa yang berujung ricuh di berbagai wilayah telah bergeser menjadi krisis kemanusiaan perkotaan (urban humanitarian crisis).

AP-KI merupakan wadah dari perkumpul sembilan jaringan organisasi masyarakat (Ormas) sipil di Indonesia.

Organisasi ini menegaskan bahwa kekerasan bukan solusi, dan mendorong semua pihak mengutamakan dialog serta perlindungan warga sipil.

“Ini soal kemanusiaan, setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi semua. Fokus kami adalah dampak kemanusiaan,” kata Konvenor AP-KI, Puji Pujiono saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025).

“Kami berdiri netral, tidak berpihak, semata-mata kemanusiaan, terutama warga sipil rentan yang terjebak di tengah kekacauan,” lanjutnya.

Untuk mencegah krisis semakin dalam, AP-KI menyerukan agar semua pihak berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Baca juga: Omset Pedagang Pasar Kembang Rawa Belong Jakbar Anjlok Buntut Gelombang Unjuk Rasa

Pertama, perlindungan warga sipil dari segala bentuk kekerasan, kedua akses tanpa hambatan bagi tenaga medis dan relawan.

Ketiga, netralitas dan imparsialitas bantuan kemanusiaan, serta keempat menolak kekerasan sebagai solusi.

Senada diungkapkan Konvenor Lokanusa, Rini Trinirmalaningrum.

Dia menegaskan warga sipil menjadi pihak paling menderita.

“Dalam kekacauan, yang menderita adalah warga yang aktivitanya lumpuh dan keselamatannya terancam. Melindungi mereka adalah tugas pemerintah namun juga tanggungan moral kita semua,” ujar Rini.

Sedangkan Country Director OXFAM di Indonesia, Maria Lauranti menambahkan, kekerasan hanya akan melahirkan luka dan dendam yang mendalam.

Selain itu, kekerasan dapat membuat penyelesaian masalah menjadi semakin sulit. 

“Jalan dialog yang tulus, meski sulit, adalah satu-satunya jalan yang bermartabat untuk sebuah bangsa yang besar,” ujar Maria.

Kemudian Ketua Humanitarian Forum Indonesia (HFI), M. Ali Yusuf menyoroti hambatan akses bagi pekerja kemanusiaan.

“Setiap detik sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa. Ambulans yang terhambat atau relawan yang terintimidasi adalah tragedi kemanusiaan,” katanya.

Dalam pernyataannya, AP-KI menyerukan kepada Pemerintah dan DPR RI agar membuka ruang dialog tulus, menjamin keamanan, dan mengusut tuntas kekerasan.

Kemudian aparat keamanan agar mengedepankan pendekatan persuasif berbasis HAM dan membedakan massa damai dengan provokator.

Lalu untuk massa aksi dapat menyalurkan aspirasi secara damai dan melindungi kelompok rentan.

Sebagai langkah nyata, AP-KI telah mengaktifkan protokol darurat dengan mendirikan posko medis, layanan dukungan psikososial awal, serta pemantauan independen terhadap dampak kemanusiaan akibat eskalasi unjuk rasa.

Adapun sembilan jaringan Ormas sipil AP-KI terdiri dari Forum Organisasi Zakat (FOZ); Forum Pelokalan Indonesia Lokanusa; Humanitarian Forum Indonesia (HFI); Jejaring Mitra Kemanusiaan (JMK).

Kemudian Jejaring Lokadaya; Konsorsium Women’s Leadership in Humanitarian (WLHL); Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI); Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) dan Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat (Poroz). (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.