Perumda Dharma Jaya Didemo, Pimpinan DPRD DKI Janjikan Mahasiswa Hal Ini

“Jadi kan yang digaris bawahi oleh teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya, terutama ya. Oke enggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa, enggak usah khawatir, dan ini boleh dikontrol,” ungkapnya.

Diketahui, Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025) siang.

Dalam pertemuan itu, AMPSI menyoroti dua isu utama yakni transparansi tunjangan anggota dewan, terutama dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Fokus utama diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah.

“Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” kata perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan, di lokasi Kamis (4/9/2025).

Selain itu, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD. 

Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah.

“DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,” ujar Ikhsan.

Sebelumnya, massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) menggelar demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/9/2025). 

Pantauan Wartakotalive.com di lokasi, terdapat satu mobil komando.

Mereka terlihat membawa spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan kepada anggota DPRD DKI Jakarta.

Bersamaan dengan orasi yang disampaikan massa, sejumlah personel gabungan terlihat bersiaga di lokasi.

Mereka menuntut adanya transparansi soal tunjangan anggota DPRD hingga pengelolaan anggaran BUMD DKI. Lalu lintas di jalan tersebut tampak ramai lancar. 

"Mereka menikmati fasilitas dari rakyat, belum lagi pemerintah yang tidak bertanggung jawab. Kami minta transparansi dari DPRD. Apa saja yang sudah kalian nikmati dari pajak kami. Tunjangan kalian diduga melebihi dari DPR RI kawan-kawan. Maka gerakan ini akan terus kami kawal," teriak orator.

Berikut tiga poin utama tuntutan massa aksi: