Aktivis ProDem: Lahan untuk Ibadah Diributin, Jutaan Hektar untuk Memperkaya Taipan Malah Disubsidi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Aktivis dari Pro Demokrasi (ProDem), Nicho Silalahi menyoroti soal permintaan pengosongan lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII kepada seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak Bogor dan kepada Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah.

Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah diketahui merupakan milik Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Pernyataan dari Nicho awalnya menanggapi cuitan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang membahas masalah pengusahaan tanah hak guna usaha (HGU) di Indonesia oleh pengusaha.

Mahfud MD mengaku baru mendapat kiriman daftar grup yang menguasai tanah HGU hingga ratusan ribu hektare.

Baca juga: Beda Usia 10 tahun, Guru Dinikahi Mantan Murid, Bunga Cinta Tumbuh saat Acara Gerak Jalan di Sekolah

"Sy dpt kiriman daftar group penguasa tanah HGU yg setiap group menguasai smpai ratusan ribu hektar.Ini gila. Penguasaan itu diperoleh dari pemerintahan dari waktu ke waktu, bukan baru," kicau Mahfud.

"Ini adalah limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena di-cover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa," imbuhnya.

Cuitan dari Mahfud mendapatkan banyak respon dari warganet.

Warganet heran Mahfud MD terkejut dengan fakta pengusaan lahan oleh pihak swasta, padahal hal tersebut sudah lama terjadi.

Baca juga: MUI Ingatkan Menag Gus Yaqut soal Rencana Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, Bisa Picu Ketegangan Sosial

Baca juga: Batas Waktu Pengosongan Lahan di Megamendung Tinggal Hitungan Hari, Begini Sikap Pihak Habib Rizieq

Bahkan, ketika debat Presiden beberapa waktu lalu, isu tersebut memanas.

"Gimana dengan 6674 kasus Agraria yang telah dimeja presiden itu, pak ? Buat apa dulu dibentuk Tim Khusus itu pak kalau laporan mereka ga dieksekusi ? Oh ya pak Presiden masih orang yang sama ya saat berikan Subsidi Triliunan bagi perusahaan sawit?" tulis Nico membahas cuitan itu, dilihat Warta Kota pada Sabtu (26/12/2020).

Nicho kemudian menyinggung sikap pemerintah yang pernah memberikan subsudi triliunan rupiah kepada para pengusaha besar penguasa lahan beberapa tahun lalu.

Ia membandingkan dengan sikap pemerintah kepada para konglomerat dengan lahan di Megamendung yang luasnya jauh lebih kecil.

Seluas 30 Ha buat tempat ibadah dan kegiatan sosial kalian ributin, tapi yang Luasnya Jutaan Ha untuk memperkaya Taipan kalian subsidi," tulisnya.

Baca juga: Mahfud MD Klaim Tidak Ada Kriminalisasi Ulama, Mardani Ali Sera Singgung Keadilan Penegakan Hukum

"Kalau mau adil ya cabut seluruh HGU Mereka ini, enak banget disubsidi," imbuh Nicho

Lima perusahaan sawit berskala besar mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dengan total mencapai Rp7,5 triliun sepanjang Januari—September 2017.