Pemkab Bogor Siapkan Parung Jadi Pusat Ekonomi Modern

Ringkasan Berita:

• Pemkab Bogor merancang transformasi Parung menjadi pusat ekonomi baru yang terintegrasi.
• Konsepnya mencakup pasar ikan modern, area kuliner, park and ride, serta shelter angkutan umum.
• Dua lahan strategis disiapkan untuk mendukung pengembangan ini.
• Penataan juga meliputi relokasi PKL, optimalisasi terminal, dan perbaikan akses jalan.
• Proyek ini diharapkan mendorong ekonomi lokal sekaligus mengurai kemacetan.

WARTAKOTALIVE.COM, PARUNG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan transformasi kawasan Parung menjadi pusat ekonomi baru yang terintegrasi dan modern.

Tak sebatas penataan pasar, Pemkab Bogor berencana menggabungkan fungsi perdagangan, kuliner, dan transportasi dalam satu kawasan modern.

Konsep tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto saat memimpin rakor bersama jajaran kepala perangkat daerah, di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin (27/4/2026).

Rudy menyampaikan bahwa kawasan Parung memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih terstruktur dan representatif. 

Salah satu rencana utama adalah pembangunan pasar ikan yang terintegrasi dengan pusat layanan masyarakat dan area kuliner.

“Konsepnya bukan hanya pasar biasa. Kita ingin ada pasar ikan yang tertata, lalu di lantai atasnya ada tempat makan yang nyaman,” kata Rudy dalam keterangannya, dikutip Selasa (28/4/2026).

“Masyarakat bisa menikmati kuliner sambil melihat langsung aktivitas perdagangan di bawah,” sambungnya.

Selain itu, kawasan tersebut juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti area parkir terpadu (park and ride) dan shelter angkutan umum. 

Langkah ini diharapkan mampu mengatasi persoalan klasik di Parung, seperti kemacetan akibat angkutan yang berhenti sembarangan di badan jalan.

Pemkab Bogor telah menyiapkan dua titik lahan strategis untuk mendukung pengembangan tersebut. 

Lahan pertama seluas sekitar 7.000 meter persegi direncanakan menjadi pusat utama kegiatan ekonomi terintegrasi. 

Sementara itu, lahan kedua seluas kurang lebih 2 hektar akan difungsikan sebagai pengembangan kawasan pendukung, termasuk akses transportasi.

Menurut Rudy, pengembangan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara langsung. 

Ia menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan adalah kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta agar proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat.

“Kita tidak ingin lahan milik pemerintah hanya diam (terbengkalai). Lebih baik kita kerjasamakan, sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.