Kejar Mimpi ke Ibu Kota, Urbanisasi Justru Picu Masalah Sosial Baru

Ringkasan Berita:

• Urbanisasi tinggi ke Jakarta dipicu harapan perbaikan ekonomi dan pekerjaan.
• Dampaknya, risiko kemiskinan, kesenjangan, dan kawasan kumuh makin meningkat.
• Pendatang dengan skill minim cenderung terjebak sektor informal berisiko.
• Solusi: bangun ekonomi desa, industri daerah, infrastruktur, dan tingkatkan pendidikan

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI---- Pengamat sosial, Dr. Wulan Windiarti, S.H., M.H. menyoroti tekanan urbanisasi di Jakarta. Menurutnya, alasan memperbaiki nasib dengan mencari pekerjaan di Jakarta yang membuat angka urbanisasi tinggi. Karena banyak anggapan bahwa ke Jakarta bisa mewujud mimpi-mimpi kehidupan yang lebih baik.

"Resiko jangka panjangnya kemiskinan semakin tinggi. Banyak lahan tidak produktif di pedesaan, dan tingkat kesenjangan ekonomi maupun pendidikan yang semakin tinggi," kata Wulan saat diwawancara pada Minggu (26/4/2026).

Kaprodi Fakultas Hukum (FH) Universitas Pelita Bangsa itu menyampaikan empat solusi atasi tekanan urbanisasi yang terjadi di Jakarta.

Pertama membangun fasilitas akses jalan-jalan di desa atau daerah dengan baik. Kedua membuat pusat-pusat perekonomian, seperti pasar modern, dan pusat perbelanjaan.

Dan ketiga membangun lapangan kerja dengan cara mendirikan kawasan industri di daerah-daerah setempat.

"Serta yang keempat peningkatan pendidikan dan keahlian sumber daya manusia didaerah," ujar dia.

Baca juga: Urbanisasi Meluas ke Bekasi, Akademisi Ingatkan Risiko Pengangguran hingga Kumuh

Menurutnya, fenomena urbanisasi ini terjadi dan masih sangat relevan karena tidak ada peningkatan ekonomi di desa-desa, dan penghidupan yang layak.

Hal itu menyebabkan terjadi fenomena urbanisasi dan pastinya jumlah penduduk akan semakin membesar dikota.

Ditambah karena pendatang berangkat ke kota dengan kemampuan pendidikan dan modal yang minim membuat terjadi permasalahan kemiskinan.

"Ekiuevalen antara urbanisasi dan kemiskinan yang disebabkan oleh semakin padatnya jumlah penduduk semakin sempitnya lahan yang bisa dipergunakan untuk ditempati secara layak, Sehingga terkesan kumuh dan tidak teratur," kata dia.

Sebagai penutup, ia menambahkan harus adanya keseimbangan anggaran keuangan antara daerah dan pusat serta anggaran untuk pembangunan dan perluasan lapangan pekerjaan.

Selama ini pemerataan pembangunan oleh pemerintah tidak terlihat efektif, karena tidak menjangkau banyak daerah-daerah terpencil.

"Tingkat urbanisasi masih tinggi, kerja sektor informal yang dianggap mampu atasi ini, tapi menjadi masalah baru. Karena sektor informal tidak mengutamakan tingkat pendidikan dan keahlian untuk bekerja, sehingga bukan solusi untuk menekan jumlah urbanisasi," kata dia. (MAZ)