WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Besarnya unjangan yang diterima seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan kritik dari masyarakat.
Beragam kritik hingga cemoohan disampaikan masyarakat lewat media social.
Satu di antaranya disampaikan oleh pegiat media social sekaligus pakar matematika, Jerome Polin.
Lewat reels Instagramnya @jeromepolin pada Kamis (21/8/2025), lulusan Universitas Waseda itu mngkoreksi logika berpikir Wakil Ketua DPR, Adies Kadir.
Dalam video yang diunggahnya, Politisi Partai Golkar itu menyatakan alasan tunjangan anggota DPR RI bisa mencapai puluhan juta rupiah karena berbagai alasan.
di antaranya adalah tunjangan perumahan yang mencapai Rp 50 juta per bulan.
Perhitungan ini disebutkan Adies Kadir berangkat dari biaya sewa rumah kost di Kawasan Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Di Kawasan ini, Harga sewa rumah kost katanya mencapai Rp 3 juta per bulan.
Sehingga apabila dikalikan 26 hari, total biaya yang dibutuhkan 78 juta per bulan.
Baca juga: Kolaborasi Sandiaga Uno, Oxford Society Indonesia Dorong Percepatan Medical Tourism Nasional
"Kalau di sekitar sini kan kontrak atau kita kos kan Rp 3 juta per bulan, didapatkan Rp 50 juta per bulan. Kalau Rp 3 juta kita kalikan 26 hari kerja, berarti Rp 78 juta per bulan," ujar Adies Kadir.
Perhitungan Adies Kadir membuat heran Jerome Polin.
CEO Mantappu Corp itu kemudian membuat simulasi perhitungan.
"Selamat datang di kelas matematika, inilah pentingnya kita belajar matematika," ujar Jerome dalam pembukaan videonya.
Dalam video tersebut, Jerome ingin membuktikan hasil penjumlahan Adies Kadir terkait biaya tunjangan perumahan anggota dewan senilai Rp 50 juta.
Dalam perhitungannya, apabila tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta dikurangi dengan biaya kos sebesar Rp 3 juta per bulan, setiap anggota dewan disebutkannya masih mengantongi sisa uang Rp 47 juta per bulan.
"Tunjangan rumah DPR 50 juta per bulan. Harga kos tadi dibilang 3 juta per bulan. Nah, sudah sama nih, per bulan," ungkapnya melingkari satuan bulan.
"Artinya, masuk duit 50 juta, keluar 3 juta untuk kos. Artinya apa? Dapat untung. Untung per bulannya 50 dikurangin 3 (sama dengan) 47 juta," jelas Jerome menjumlahkan perhitungan biaya sewa kos.
Perhitungan sederhana itu menurutnya sudah selesai.
Namun, hal yang membuat heran adalah Adies Kadir justr mengalikan uang ewa Rp 3 juta per bulan itu dengan 26 ari kerja.
Menurutnya, penjumlahan tersebut tidak setara.
"Kenapa harus dikali 26 hari kerja? bulan sama hari nggak boleh dikaliin. Kalau dikaliin, Rp 3 dikaliin 26, jadi Rp 78 juta per bulan. Itu artinya 3 juta per hari," jelas Jerome.
"Kalau 3 juta per hari, itu namanya bukan kos. Itu namanya hotel bintang 5, Pak," tegasnya.
Jerome menyesali pembelaan atas besarnya tunjangan anggota dewan yang disampaikan oleh Adies Kadir.
Sebab, menurutnya, tunjangan perumahan anggota dewan yang mencapai Rp 50 juta per bulan sangatlah besar.
Mengingat banyak guru, dosen hingga tenaga Kesehatan di pelosok Nusantara yang hidupnya kini justru dalam kesulitan.
"50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakas. Nggak tau mau makan apa besok. Nggak tau dikali mana besok," ungkap Jerome.
"Bisa hidup atau nggak besok, nggak tau. GWS (Get Well Soon) deh," tutupnya.
Postingan Jerome Polin pun mendapatkan beragam komentar dari masyarakat.
Sebagian besar sepakat dengan Jerome Polin, sebagian lainnya menyampaikan kritik hingga cacian.
@widyanandalusia: DPR bisa ga sih diganti pakai AI aja? (bertanya dengan nada-nada cinta)
@kridho.jpeg: Ini DPR NEGARA MANA YA ?
@abelgdn: itu kos apa HOTEL?
@rita_prabandari19: 3jt perhari mereka ngekost apa ngeroom
@abigailimuria: HAHAHA GRILL EM
@ndamandae: Pak bapak itu punya istri kok ngekost? Emang tinggal sama ani2 kah sampe hrs pisah rumah?
@laurafifa__16: kos macam apa 3 JT/hariiiiiii
@tiiarianty: Ayooo up teruss bang jerr, sampe mereka kesenggol
@abigailimuria: I am the first of my lineage to hear this
@evaedinaa: suru les di mantappu academy sih kata gue
@sundarilinn: Suruh join kelas mantappu academy bang
@w.febriyanti_fitri: Makasih Jer ikut bersuara
@dyahayuki: Itu kost apa hotel
@amedysa: makasih jer udah mewakili
@mayaprimagustya: Wakil rakyat dg kedangkalan inteligensia
@ayas_laras96: Peuunteenn pak moon map, Kost d mana yg perbulan 78jt, itu kost apa villa mewah pak? Negara ini masih banyak loh pak “masyarakat” yg membutuhkan, jd tolong jangan mempermainkan rakyat dengan drama itu pak
Viral, Pimpinan DPR Sebut Tak Ada Kenaikan Tunjangan
Setelah pernyataannya viral, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menegaskan tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan dewan, seperti yang sebelumnya dia sampaikan.
Adies mengakui bahwa pernyataannya pada Selasa (19/8/2025) tentang adanya kenaikan tunjangan beras hingga bensin ternyata keliru.
Setelah mengecek langsung data ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, dia menyadari bahwa informasi yang disebutkannya salah.
“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti yang saya sampaikan,” ujar Adies dikutip dari Kompas.com.
Menurut Adies, tunjangan beras bagi anggota DPR RI sejatinya hanya Rp200.000 per bulan. Angka itu tidak pernah berubah sejak 2010.
Politikus Golkar tersebut sebelumnya menyatakan bahwa tunjangan beras Rp10 juta per bulan dan naik menjadi Rp12 Juta.
“Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar Rp200.000 kurang lebih per bulan. Bukan Rp12 juta per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi,” ucap Adies.
Begitu juga dengan tunjangan bensin.
Dia memastikan besaran yang diterima anggota DPR tetap Rp 3 juta per bulan, bukan Rp 7 juta sebagaimana yang ia ucapkan sehari sebelumnya.
“Tidak (naik), Rp 3 juta (per bulan). Jadi tidak ada perubahan,” jelas Adies.
Lebih lanjut, Adies menegaskan bahwa gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan sejak 15 tahun terakhir.
Hingga kini, gaji pokok yang diterima anggota DPR sekitar Rp 6,5 juta per bulan untuk pimpinan, sementara anggota biasa di bawahnya.
“Walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini anggota juga memahami dengan efisiensi,” tutur Adies.
Meski relatif kecil dibandingkan biaya hidup di Jakarta, Adies mengeklaim bahwa para anggota DPR RI berupaya tetap bekerja dengan baik.
“Dengan gaji kurang lebih 6,5 jutaan per bulan dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik,” kata Adies.
Soal Tunjangan Rumah
Selain gaji dan tunjangan rutin, anggota DPR RI kini mendapatkan tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan.
Menurut Adies, tunjangan itu diberikan karena para dewan tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA) DPR di Kalibata.
Fasilitas tersebut pun kini telah dikembalikan kepada negara dan dialihfungsikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.
“Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Itu karena rumah dinas dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara,” kata Adies.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai, pemberian tunjangan perumahan jauh lebih efisien ketimbang tetap merawat RJA di Kalibata.
Sebab, perawatan RJA bisa memakan biaya ratusan miliar per tahun.
“Lebih baik tunjangan perumahan daripada ratusan miliar setiap tahun untuk memperbaiki RJA. Rehab RJA, jaga tamannya RJA, satpamnya RJA, kerusakan-kerusakan perumahan RJA itu kan gede,” ujar Said.
Dia pun menyebutkan bahwa sejak rumah jabatan dikembalikan ke negara, opsi tunjangan perumahan menjadi pilihan yang lebih rasional.
“DPD itu tunjangan perumahannya sudah duluan dapat. Jangan salah. Justru sejak awal, karena memang RJA itu sudah tidak punya daya dukung terhadap kerja-kerja DPR. Maka DPR kemudian mengambil tunjangan perumahan,” ucapnya.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.