WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemerintah DKI Jakarta didesak untuk menaruh perhatian yang besar kepada insentif kader Posyandu di Ibu Kota.

Hal ini menyusul adanya keluhan warga warga RW 02 Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, yang menyampaikan keresahan soal minimnya dukungan terhadap kader posyandu.

Demikian yang disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Alia Noorayu Laksono di sela kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di empat titik wilayah Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur pada Senin (18/8/2025).

Menurutnya, kader posyandu merupakan tombak utama pengecekan kesehatan balita di wilayah, karena mereka langsung terjun ke lapangan.

Karena itu, dia memandang pentingnya perhatian pemerintah provinsi terhadap kader posyandu, karena selama ini mereka mendapatkan insentif hanya Rp 500.000.

Baca juga: Kota Tua Ramai Pengunjung, Jadi Destinasi Liburan Warga Ibu Kota di HUT RI

“Posyandu adalah garda terdepan layanan kesehatan komunitas. Mereka punya peran penting dalam mencegah stunting, pemerintah perlu memperhatikan dana operasional dan fasilitas kesehatan agar posyandu bisa berjalan maksimal,” kata Alia kepada wartawan Senin (18/8/2025).

Alia juga mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dalam memberikan dukungan konkret.

“Apakah ada upaya untuk meningkatkan operasional bagi kader posyandu? Saat reses saya menemukan alat kesehatan yang masih minim dan tidak merata," ujarnya.

"Aspirasi ini harus jadi perhatian serius,” ucap Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Alia menambahkan, dirinya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar ada perhatian utama untuk posyandu.

“Bukan hanya operasional, tapi juga pemerataan alat-alat kesehatan yang layak bagi masyarakat,” pungkasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.