WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- Mantan Ketua DPRD DKI Jakarta dua periode Prasetyo Edi Marsudi mengemban jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda PAM Jaya.

Ia menyatakan, selain pengawasan, juga akan turun tangan memastikan jalannya operasional PAM Jaya untuk mencapai target 100 persen cakupan layanan air minum di Jakarta pada tahun 2030 mendatang.

Pria yang akrab disapa Prass ini juga menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan dan masukan agar seluruh aktivitas bisnis PAM Jaya berlangsung secara transparan dan akuntabel, selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

"Semuanya agar pemerintah dapat memberikan pelayanan maksimal dan optimal. Memastikan air bersih untuk seluruh warga jakarta. Menyediakan akses air bersih yang merata, terjangkau, dan berkelanjutan," ujarnya.

Selama memimpin DPRD DKI Jakarta 2014-2019 dan 2019-2024 politisi PDI Perjuangan ini berhasil mempertahankan saham di PT Delta Djakarta tidak dijual karena ini perusahaan sehat. 

Ia juga membawa Perumda PAM Jaya berkomitmen untuk memberikan pelayanan resmi mengelola secara penuh layanan perpipaan air di Jakarta per 1 Februari 2023 setelah sebelumnya dikerjasamakan dengan dua operator swasta.

Baca juga: Media China Hingga Malaysia Sorot Fenomena Bendera One Piece di Indonesia

Dia menjelaskan, selama 25 tahun terakhir bermitra dengan dua perusahaan swasta, yakni Aetra dan Palyja, pelayanan untuk pelanggan bisa saja mengalami turbulensi atau disrupsi. 

"Alhamdulillah sebelum saya menuntaskan amanat saya sebagai Ketua DPRD Jakarta bisa melepaskan Perumda PAM Jaya menjadi mandiri," kata Prass di Jakarta, Selasa (5/8). 

"Saya kalau kerja fokus. Saya akan tuntaskan semua. Alhamdulillah tuntas," tambah dia. 

Baca juga: Ganggu Operasional Whoosh, KCIC Tertibkan 26 Bangunan Liar di Bandung

Lalu, kata dia, untuk 2024, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengantongi dividen tunai sebesar Rp 36,15 miliar karena menggenggam 210.200.700 saham atau 26,25 % saham DLTA. 

"Ini kan, pemasukan. Makanya, saya pertahankan mati-matian saham PT Delta," ucap dia. 

Ia juga meminta agar PT Delta Djakarta tidak dikaitkan terus dengan agama tertentu sebagai alasan untuk menjual saham.

"Jadi enggak ada alasan, bukan masalah, sekali lagi bukan masalah agama halal tidak halal. Jangan dimasukkan ke ranah itu. Ini kita mengelola pemerintahan. Ada keuntungan," lanjutnya.

Terlebih lagi, PT Delta memberikan keuntungan untuk Jakarta dalam jumlah yang tidak sedikit. Dari sisi pertumbuhan perusahaan PT Delta juga merupakan perusahaan yang sehat.

PT Delta disebut sebagai BUMD penyumbang dividen terbesar kedua untuk Pemprov DKI Jakarta setelah Bank DKI.

Baca juga: Tabrak Pembatas Jalan, Leony Chandra Terjatuh dari Flyover Grogol Jakarta Barat

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Delta Djakarta mayoritas dimiliki San Miguel Malaysia (58,33 persen), Pemprov DKI (26,25 persen), dan publik (15,42 persen). Pada 2020, aset perusahaan diperkirakan mencapai Rp 1,45 triliun. Dividen yang masuk ke kas Pemprov DKI dari saham PT Delta Djakarta rata-rata Rp 38 miliar per tahun.

Lalu Perumda PAM Jaya, menunjukkan kinerja operasional yang positif dengan pencapaian penyediaan air mencapai 99,71 persen dari target 2024, penjualan 99, 8 persen dan cakupan 100,4 persen.

Dividen yang disetorkan sebesar Rp 62,3 miliar, pajak daerah Rp 16,6 miliar, dan pajak pusat Rp 133,8 miliar, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.