WARTAKOTALIVECOM, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberi arahan tegas kepada seluruh kader partainya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, dalam rangkaian Bimbingan Teknis Nasional (Bimtek) yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 di Nusa Dua, Bali.

Deddy menjelaskan bahwa instruksi tersebut bukan bentuk dukungan membabi buta, melainkan panggilan tanggung jawab untuk menjaga jalannya pemerintahan sesuai koridor kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa

Megawati, menurut Deddy, menekankan bahwa PDIP harus senantiasa menjadi "sokoguru" demokrasi dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang‑Undang Pemilu dan UU Partai Politik.

Ia meminta kader PDIP untuk terlibat aktif di masyarakat, menyerap aspirasi akar rumput, serta menyiapkan agenda dan gagasan positif agar pemerintah tetap beroperasi di "rel yang benar"

Instruksi ini, terang Deddy, ditujukan agar partai mampu mendukung pemulihan fiskal yang saat ini bermasalah, menekan defisit anggaran, mengatasi pembayaran utang luar negeri, dan menghadapi tekanan geopolitik serta tantangan ekonomi global

Dalam pidatonya di Bali, Deddy menekankan pentingnya soliditas internal, dimana Megawati menegaskan bahwa tanpa frekuensi perjuangan yang sama antar kader, PDIP tidak akan mampu berperan efektif sebagai tulang punggung negara.

Soliditas itu menjadi modal mutlak agar partai bisa mengawal demokrasi dengan baik dan menjaga kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada rakyat

Namun dukungan Megawati bukan berarti PDIP otomatis bergabung ke pemerintahan.

Seperti partai NasDem dan PAN yang pernah mendukung pemerintahan sebelumnya tapi tidak menempatkan kadernya di kabinet, PDIP saat ini memilih fokus pada pengawasan konstruktif.

PDIP akan menjalankan fungsi check-and-balance, memberi kritik yang disertai solusi, tanpa mengabaikan loyalitas terhadap niat menjaga stabilitas nasional

Sebelumnya, di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima persetujuan dari DPR untuk memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Peristiwa ini terjadi saat Megawati memimpin konsolidasi di Bali, menandakan bahwa hubungan antara kepemimpinan partai dan pemerintah masih sangat dinamis, kompleks, dan saling berkaitan erat

Secara keseluruhan, naskah pengarahan Megawati ini menghadirkan PDIP sebagai kekuatan politik yang pragmatis untuk menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo.

Dengan tetap menjaga peran kritisnya sebagai partai pengawal kesejahteraan rakyat dan demokrasi. Arahan ini sekaligus menyiratkan bahwa dukungan partai bukan transaksi kekuasaan semata, melainkan kontribusi berbasis gagasan dalam mengawal bangsa melewati berbagai tantangan serius.