WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dalami Kasus pemotongan insentif untuk para sopir angkot di kawasan Puncak, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memanggil Nandar, satu dari lima orang koordinator sopir angkot. 

Dalam wawancara langsung yang diunggahnya lewat akun instagram @dedimulyadi71 pada Kamis (10/4/2025), Dedi Mulyadi terlihat kaget.

Terkait dalang dibalik kasus 'penyunatan' insentif bagi sopir angkot.

Selain itu, kerja keras Nandar dalam mensukseskan kebijakannya dalam mengurai kemacetan di kawasan Puncak selama Lebaran. 

Awalnya, Dedi Mulyadi meminta agar Nandar menceritakan kronologi kasus pemotongan insentif dari Pemprov Jawa Barat atas liburnya sopir angkot di kawasan Puncak selama Lebaran. 

Nandar mengaku mendapatkan tugas dari Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor, Haryandi. 

"Waktu itu Bapak mendapat tugas Dari siapa tugas awal?" tanya Dedi Mulyadi. 

"Dari Bapak Sekretaris DPC Organda (Kabupaten Bogor) itu Bapak Haryandi," jawab Nandar. 

"Bapak Haryandi," ujar Dedi Mulyadi menegaskan. 

Dirinya pun kembali menegaskan bahwa arahan untuk mengumpulkan para sopir, termasuk memangkas uang insentif berdasarkan arahan dari Haryandi.

"Bapak dikasih tugas untuk mengumpulkan supir angkot-supir angkot karena akan mendapat insentif dari Bank Jabar Peduli dan Baznas, tapi dari insentifnya itu mereka harus tidak beroperasi selama Lebaran dan setelah lebaran selama seminggu," ujar Dedi Mulyadi menegaskan.

"Bapak mengumpulin (sopir)? Berhasil?" tanyanya lagi. 

Nandar menjawab jujur dan mengaku telah bekerja mengumpulkan para sopir angkot selama lebih dari 20 jam, terhitung sejak pukul 12.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB. 

"Alhamdulillah ya, sampai pagi sampai pagi Pak, dari jam 12 ya sampai pagi," jawab Nandar.

"Sehari semalam?" tanya Dedi Mulyadi lagi.

"Sehari semalam kita berlima berkoordinasi karena banyak yang berdatangan ke rumah. 'Tolong katanya saya sudah ke rumah aja mendata'. Ya, alhamdulillah setelah itu kita hampir sampai jam 8 itu mendapatkan 270 angkot," ungkap Nandar.

Mendengar jawaban dari Nandar, Dedi Mulyadi menyatakan salut. 

Sebab diketahui, Nandar bersama empat orang rekannya berjibaku mensukseskan kebijakannya hingga Puncak bebas kemacetan selama Lebaran. 

"Bapak sampai tidak tidur demi kebijakan benar ini, demi kebijakan agar selama lebaran tidak macet, horor karena beberapa bulan yang lalu (kawasan) Puncak itu ribut masalah jadi joki, ribut macet yang horor, menjadi kesemrawatan yang luar biasa," ungkap Dedi Mulyadi. 

"Tapi berkat Bapak jasa mengkoordinasikan sampai pagi, akhirnya hari ini tertib," tambahnya.

"Alhamdulillah," balas Nandar.

"Dan Bapak itu tidak ada operasionalnya?" tanya Dedi Mulyadi lagi.

"Tidak ada," balas Nandar.

"Sampai sehari semalam bekerja itu tidak ada? Yang berlima itu tidak ada?" tanyanya lagi menegaskan.

"Tidak ada," balas Nandar lagi.

Mengaku heran, Dedi Mulyadi pun menanyakan soal upah yang diterima Nandar.

"Karena Bapak tidak ada operasionalnya akhirnya apa yang bapak lakukan?" tanya Dedi Mulyadi.

Ditanya soal upah, Nandar pun berterus terang.

"Alhamdulillah, selama ini yang tadi ada mandat, apa namanya koordinasi tolong koordinasikan," ujar Nandar.

"Itu yang nyuruh koordinasi siapa?" tanya Dedi Mulyadi.

"Oknum gitu Pak, Bapak Haryadi," ujar Nandar.

"Bapak sekretaris DPC minta pada bapak untuk berkoordinasi dengan sopir-sopir, dan kemudian agar dikumpulkan uang koordinasi betul? Berapa itu Bapak Haryandi minta uang koordinasinya?" tanya Dedi Mulyadi lagi.

Nandar pun terus terang kepada Dedi Mulyadi. 

Dirinya menyebutkan Haryandi meminta setiap sopir menyetorkan uang sebesar Rp 200.000. 

"Waktu itu dia katanya ya kalau bisa sih sampai 200.000," ungkap Nandar.

"Yang kerja Bapak? Yang minta uang koordinasinya Pak Haryadi? Yang capek Bapak? Bapak itu sudah mengkoordinasikan sopir-angkot juga harus mengkoordinasikan mengumpulkan uang minimalnya 200, kemudian bapak mengumpulkan," ujar Dedi Mulyadi di akhir video.

Dedi Mulyadi Minta Polisi Periksa Kasus Pemotongan Uang Kompensasi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepolisian untuk memeriksa sejumlah pihak terkait pemotongan uang kompensasi yang diberikan Pemprov Jawa Barat ke sopir angkot. 

Sebelumnya, sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor mengaku uang Rp 1 juta sebagai kompensasi untuk tidak beroperasi selama arus mudik yang diberikan Pemprov Jawa Barat, dipotong oknum Dishub Bogor.

Oknum itu disebut memotong uang kompensasi sopir angkot itu sebesar Rp 200.000 per orang.

Baca juga: Uang Kompensasi Sopir Angkot dari Dedi Mulyadi Dipungli, Ini Kata Bupati Bogor Rudy Susmanto

Pernyataan ini disampaikan Dedi Mulyadi saat berbincang dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih.

Dadang Kosasih sempat membantah ada anggotanya yang melakukan pemotongan uang kompensasi sopir angkot.

"Untuk membersihkan (nama) dishub bahwa tidak melakukan pungutan, saya sudah telepon Kapolres (Bogor) suruh di-BAP (diperiksa), biar kelihatan alur dan ditemukan kebenaran," kata Dedi Mulyadi lewat video yang diunggah di chanel Youtubenya, Minggu (6/4/2025).

Baca juga: Duit Kompensasi Sopir Angkot di Puncak Bogor Disunat Oknum KKSU, Dishub Bantah Melakukan Pemungutan

Mendengar hal itu, Dadang Kosasih mengatakan beberapa orang telah diperiksa polisi.

"Saya langsung melakukan BAP, hari ini terakhir Emen (salah satu sopir angkot)," ujar Dadang Kosasih.

Di video yang diunggah di akun Instagramnya @dedimulyadi71, Senin (7/4/2025), Dedi Mulyadi mengatakan Polres Bogor sudah melakukan pemeriksaan sejumlah pihak.

Baca juga: Uang dari Dedi Mulyadi untuk Sopir Angkot di Puncak Bogor Dipotong, Ini Kata Dishub Kabupaten Bogor

Meski uang kompensasi telah dikembalikan ke sopir, Dedi Mulyadi berharap agar kasus ini jelas siapa yang melakukan pemotongan uang kompensasi.

"Biarkan Polres Bogor memberikan penjelasan walau sudah dikembalikan (uang kompensasi), tapi bisa beri klarifikasi ke publik dan tindakan tidak terulang lagi," ujar Dedi Mulyadi.

Sebelumnya diberitakan, Dadang Kosasih menjelaskan tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir.

Baca juga: KKSU Organda Sunat Uang Kompensasi Sopir Angkot di Puncak Bogor, Begini Tanggapan Dishub

Dadang menyebut tidak ada paksaan dalam pemberian uang tersebut.

Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang ke Kelompok Kerja Sub Unit atau KKSU yang merupakan wadah bagi sopir dan pemilik angkot.

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000," kata Dadang Kosasih saat ditemui di Pos Dishub Gadog, Puncak Bogor, Jumat (4/4/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Janji Ganti Uang Kompensasi Sopir Angkot di Kabupaten Bogor yang Disunat Oknum Dishub

Dishub mengeklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu pengembalian uang yang sempat dipotong.

Total dana Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya.