Hasto mengatakan, sikap PDI Perjuangan menolak Israel karena berpihak pada konstitusi, sejarah, dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam Dasa Sila Bandung.

"Pembebasan dan kemerdekaan Palestina adalah komunike politik yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 tersebut. Sikap ini terbukti benar," kata Hasto.

"Akhirnya bukan hanya Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan yang kokoh dalam prinsip, namun dunia pun kemudian mengutuk Israel atas kekejamannya di Gaza. Inilah Satyam Eva Jayate yang pertama," tutur dia.

Kedua, Hasto mengatakan sikap penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, atau penambahan masa jabatan 3 kali.

Menurutnya, prinsip yang dipegang Megawati Soekarnoputri merujuk UUD NRI 1945 Pasal 7 yang menyatakan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode.

"Akhirnya seluruh masyarakat sipil, mahasiswa, dan akademisi menolak hal ini. Inilah Satyam Eva Jayate yang kedua," ucap Hasto.

Ketiga, Hasto menyebut, ketika konstitusi dikebiri dan demokrasi terancam mati imbas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tahun 2023.

Keputusan itu menjadi pintu masuk Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024 dan berpasangan dengan Prabowo Subianto hingga akhirnya terpilih dan dilantik jadi Presiden dan Wakil Presiden.

Hasto menyebut, putusan MK itu abuse of power karena menggunakan hukum dan diduga penuh dengan intimidasi, dan penggunaan kekuatan kapital akibat campur tangan Jokowi dan Ketua MK kala itu, Anwar Usman.

"Sikap tegas Ibu Megawati Soekarnoputri terjadi juga karena ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Apa yang terjadi di MK ini akhirnya tercatat sebagai titik paling gelap dalam sejarah demokrasi Indonesia. Inilah Satyam Eva Jayate, sebab konstitusi itu memiliki ruh, dan sekiranya dilanggar melalui abuse of power bisa menciptakan krisis," jelas Hasto.

Keempat, Hasto menilai masyarakat Indonesia mencatat dalam Pilpres dan Pileg 2024, serta Pilkada Serentak berbagai penggunaan mesin politik yang bukan partai politik kembali terjadi.

PDIP kata Hasto, memiliki 'catatan gelap' terhadap berwatak otoriter populis ini.

Masyarakat mencatat begitu masif intimidasi yang dilakukan terhadap kepala desa, anggota legislatif, jurnalis, tokoh-tokoh pro demokrasi, para pengusaha, hingga kepala daerah.

"Bahkan bujuk rayu melalui Bansos pun dilakukan untuk “membius kesadaran rakyat”," tutur Hasto.