Berita Nasional

Kawasan Puncak Macet Parah, Presiden Prabowo tak Setuju Jalan Tol, Gerindra: demi Swasembada Pangan

Editor: Valentino Verry
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Prabowo Subianto tak setuju dibangun jalan tol baru di kawasan Pucak, Bogor, Jabar, meski mendesak. Kemacetan parah kerap terjadi, seperti pada libur panjang pertengahan September 2024.

Untuk itu, Sony pun belum bisa mengonfirmasi apakah Tol Puncak akan dilelang pada tahun 2026 mendatang atau tidak.

"Saya nggak tahu, itu keseriusan minatnya nanti investornya," terangnya.

Presiden RI Prabowo Subianto tak setuju dibangun jalan tol Puncak, Bogor, Jabar, meski mendesak. Prabowo ingin swasembada pangan dulu dibenahi. (Istimewa)

Namun, Sony menegaskan, jalan tol yang sudah dalam tahap konstruksi hingga tengah dilakukan FS akan tetap dilanjutkan.

"Ada kekhawatiran semua tol berhenti, tidak. Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak. Yang benar-benar baru itu yang mungkin akan kita tahan dulu," jelasnya.

Dia mencontohkan salah satu proyek jalan tol yang akan disetop dulu karena sebatas baru rencana adalah Tol Puncak dan ruas Tol Kulonprogo-Cilacap.

Sementara proyek-proyek yang dalam tahap lelang, seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), dipastikan jalan terus.

"(Proyek Tol Puncak ditahan sampai 2025) belum tahu, cuma karena ini studinya belum, maka kita dari BPJT menahan dulu," terangnya.

Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana Sulistya menganggap langkah Presiden Prabowo Subianto meminta menghentikan proyek pembangunan jalan tol baru sudah tepat. 

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, langkah Prabowo itu sudah sesuai dengan cita-cita kepala negara untuk mewujudukan swasembada pangan.  

Guna mewujudkan cita-cita itu, maka pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas pangan. 

“Presiden Prabowo ingin segera merealisasikan swasembada pangan, sehingga infrastruktur pendukung harus menjadi prioritas,” ujar Danang pada Kompas.com, Kamis (19/12/2024). 

Ia menyebutkan, Komisi V DPR RI juga sudah berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar pembangunan infrastruktur difokuskan untuk membantu peningkatan produksi pangan tanah Air. 

Danang menganggap, pemerintah harus menetapkan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur. 

Langkah itu perlu dilakukan untuk mendukung berbagai program yang menjadi visi dari Prabowo. 

“Artinya, tol-tol baru yang belum jadi prioritas pemerintah, belum akan dilaksanakan terlebih dahulu,” ucapnya. 

“Fokus kita adalah mendukung visi besar Presiden Prabowo dalam peningkatan pangan,” imbuhnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

 

Berita Terkini