WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA — Pilkada DKI Jakarta sepi partisipasi. Angka golongan putih (golput) diprediksi mencapai lebih dari 45 persen, yang artinya tertinggi di Jawa dan bahkan mencetak rekor sejarah sepanjang pesta demokrasi di ibu kota Indonesia itu.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai angka golput pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024 tinggi karena pasangan calon (paslon) yang maju tidak diminati.

"Orang DKI Jakarta kan kelompok terpelajar. Angka golputnya pasti akan tinggi karena kandidat yang ada tidak diminati oleh warga DKI Jakarta," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Sabtu (30/11/2024).

Jazilul mengatakan, para paslon yang maju tidak diminati karena tidak melalui proses yang alami alias tidak melalui proses dari bawah. Selain itu, tidak melalui berbagai saringan, baik secara formal maupun tidak formal.

"Ini yang kemudian bagi warga DKI pilihannya menjadi tidak menarik," imbuhnya.

Diketahui, Pilkada Jakarta 2024, terdapat tiga paslon yang maju menjadi gubernur dan wakil gubernur, yakni nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono, nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

Baca juga: Pemuda Pancasila Yakin Pilkada Jakarta Dua Putaran, Siap Kawal Ridwan Kamil-Suswono

Diketahui sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengevaluasi capaian tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 yang diduga lebih rendah dibandingkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) serta Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

"Menurut pemantauan kami, alur pemilih di TPS (tempat pemungutan suara) agak renggang. Tapi, kami belum tahu angka pastinya berapa tingkat partisipasi. Tapi untuk pilkada, memang biasanya cenderung lebih rendah dari pilpres," kata Ketua KPU DKI Wahyu Dinata dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11).

Wahyu mengatakan KPU di beberapa provinsi lain juga menemukan hal serupa yakni tingkat partisipasi pemilih yang tidak terlalu bagus.

Dia mengatakan, melalui evaluasi nantinya akan diketahui penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Bisa jadi, karena program-program sosialisasi KPU DKI yang kurang baik diterima masyarakat, atau memang ada kondisi tertentu. Evaluasi juga dilakukan dalam rangka mencapai perbaikan untuk ke depannya.(m27)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.