Baca tanpa iklan
WARTAKOTALIVE.COM - Pengacara langganan Presiden Prabowo Subianto Hotman Paris ikut menyindir telak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai.
Hotman Paris menyindir Natalius Pigai yang meminta agar anggaran Kementerian HAM ditambah, yakni dari semula sekira Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun.
Selain itu, putra asli Papua itu meminta agar pegawai Kementerian HAM ditambah sebanyak 2.500 orang.
Pernyataan Natalius Pigai itu memicu kontroversi di masyarakat.
Hotman Paris sendiri menilai permintaan tersebut tidak masuk akal.
Hal tersebut disampaikan Hotman Paris lewat status instagramnya @hotmanparis_official pada Jumat (1/11/2024) seperti dimuat Wartakotalive.com.
Dalam postingannya, Hotman Paris menegaskan soal tugas dan fungsi Kementerian HAM
Kementerian HAM katanya tidak berwenang dalam penindakan hukum, melainkan hanya berfokus pada pencegahan dan identifikasi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Oleh karena itu, pernyataan Natalius Pigai yang meminta kenaikan anggaran hingga Rp 20 triliun dan penambahan pegawai lebih dari 2.500 orang tidak mendasar.
Pasalnya kata Hotman Paris Kementerian Hak Asasi manusia tidak berwenang dalam penindakan hukum. Melainkan hanya menyuguhkan pencegahan dan juga untuk mengidentifikasi apabila ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang.
Hotman Paris pun mencontohkan program 911 yang sudah dijalankannya bertahun-tahun sebagai pengacara.
Program Pro Bono itu kata Hotman Paris sudah menolong ratusan orang korban pelanggaran Hak Asasi Manusia hanya dengan modal handphone.
"Halo bapak Menteri Hak Asasi Manusia, anda meminta anggaran Rp 20 triliun dan minta pegawai 2500 orang lebih, pertanyaannya, kan Kementerian Hak Asasi manusia kan tidak berwenang alam penindakan hukum? hanya menyuguhkan pencegahan dan juga untuk mengidentifikasi kalau ada korban-korban dan melaporkannya ke aparat yang berwenang," ujar Hotman Paris.
"Kalau itu tugasnya pak, sama seperti Hotman 911 yang sudah menolong ratusan orang korban pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kementerian modalnya cukup handphone," ujarnya menunjukkan ponselnya," tambahnya.
Hotman Paris kemudian memberikan saran sederhana agar Kementerian HAM dapat melayani masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM.