WARTAKOTALIVECOM, Jakarta – Suswono politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi dideklarasikan sebagai calon wakil gubernur atau cawagub Jakarta, pendamping Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta 2024.

Pendeklarasian Suswono tersebut digelar pada Senin, 19 Agustus 2024 di Hotel Sultan, Jakarta.

Pada momen itu pasangan Ridwan Kamil-Suswono ini berhasil mendapatkan dukungan yang sangat gemuk dari Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus.

Koalisi tersebut berisi 12 partai besar yang merupakan gabungan partai-partai KIM, pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, dengan tambahan sejumlah partai lain.

Kemudian usai dideklarasikan, Suswono mengatakan dirinya dan Ridwan Kamil akan menuruti program pemerintah pusat jika terpilih memimpin Jakarta nanti. “Kami siap bersama akan menyukseskan program-program pusat, bahwa kami harus inline (sejalan),” ucap Suswono di Jakarta, Senin.

Mantan Menteri Pertanian era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga berujar bahwa dia bakal meneruskan warisan dari gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Khususnya kata dia, warisan-warisan yang dianggap baik.

“Baik dari Pak Heru Budi, baik warisan dari Pak Anies Baswedan, baik warisan dari Pak Basuki Tjahaja Purnama, dan juga warisan dari Bapak Joko Widodo,” ujar dia.

Menjadi seorang politikus, Suswono ternyata punya rekam jejak karier politik yang panjang dan cukup berliku.

Suswono bahkan tercatat pernah terseret dalam skandal suap impor daging saat masih menjadi Menteri Pertanian atau Mentan di era Presiden SBY yang lalu.

Saat Suswono menjadi Menteri Pertanian di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dia pernah dua kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemanggilan itu dilakukan berkaitan dengan kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian pada 2012 lalu.

Kasus dugaan suap ini terungkap pada saat KPK menangkap Ahmad Fathanah di Hotel Le Meridien pada 29 Januari 2013.

Saat itu KPK juga menangkap dua Direktur PT Indoguna Utama, yakni Juard Effendy dan Arya Abdi Effendi.

Kedua petinggi Indoguna itu diduga memberi suap Rp 1 miliar kepada mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq melalui Ahmad Fathanah.

Hingga KPK pun menetapkan keempatnya sebagai tersangka.