WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Indonesia harus segera membenahi sistem teknologi informasi (TI) yang dimiliki.

Jika tidak, akan menjadi bulan-bulanan dan permainan para hacker.

Mereka meretas lalu memeras untuk dapat uang, mengingat sistem TI yang lemah.

Baca juga: Polri Masih Kumpulkan Informasi bersama BSSN soal Gangguan Server PDN Kominfo

Terbaru adalah sistem TI yang berada di Pusat Data Nasional (PDN) diretas hacker.

Selanjutnya hacker itu memeras delapan juta dolar AS atau sekitar Rp 130 miliar pada pemerintah.

Melihat fakta itu, sungguh miris, mengingat yang diretas adalah sistem TI milik negara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, saat ini aktivitas yang berhubungan dengan imigrasi terpaksa dipindahkan sementara ke Amazon Web Service (AWS).

"Ya kita (layanan imigrasi) terpaksa migrasi dulu ke, apa, AWS. Jadi menunggu PDN baik kita harus emergency, (lakukan) solusi emergensi. Jadi kita pakai yang Amazon dulu," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Baca juga: Server PDN Kominfo Error, Layanan Publik Terganggu, Budi Arie: Sabar ya, Kami Sedang Perbaiki

Saat ditanya sampai kapan penggunaan AWS untuk imigrasi, Yasonna menyebut sampai sistem PDN kembali normal.

"Ya kita tunggu saja PDN nya," tambahnya.

Diberitakan sebelum, sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan keimigrasian di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis (20/6/2024).

Pada Sabtu (22/6/2024), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan sebelumnya mengungkapkan, sejumlah layanan terkait keimigrasian telah kembali beroperasi.

Seperti, layanan paspor dan visa. Merujuk pada sistem resmi Kementerian Kominfo, PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data kementerian/lembaga.

PDN sebelumnya juga pernah menjadi sorotan ketika terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs online pada 2023.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie mengungkapkan gangguan pada sistem PDN Kementerian Kominfo disebabkan serangan menggunakan virus.

Menurutnya, penyerang meminta tebusan sebesar delapan juta Dolar AS.

"Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) konferensi pers di Kominfo. Saya tinggal karena saya harus ke sini. Ini serangan virus lockbit 302," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Iya (minta tebusan) menurut tim delapan juta dolar," lanjutnya.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menegaskan, akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi jika gangguan pada sistem pusat data nasional (PDN) belum juga selesai beberapa hari ke depan.

"Kalau dalam beberapa hari ke depan belum ada perbaikan, kita akan panggil Menkominfo," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Meutya belum bisa menyampaikan kapan pastinya Komisi I akan memanggil Budi Arie.

Komisi I, sebut dia, akan menunggu pernyataan pemerintah terkait akar masalah gangguan PDN.

"Karena yang utamanya juga adalah mencari tahu ini masalahnya apa. Apakah ada malfungsi di tingkat cyber security kita atau memang ada serangan. Nah ini kita tunggu pernyataan dari pemerintah, mana penjelasan itu. Kami juga di DPR juga menunggu," ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini mengakui pemerintah belum sepenuhnya memulihkan gangguan PDN.

Namun, menurutnya, pemerintah sudah melakukan langkah-langkah sejauh ini. Hanya belum pulih sempurna.

Lebih jauh, menanggapi adanya gangguan tersebut, Meutya melihat pentingnya Rancangan Undang-undang Ketahanan Siber dimiliki Indonesia.

Rencana mewujudkan Undang-undang itu akan dilaksanakan periode DPR mendatang.

"Itu periode depan ya, kalau sekarang enggak keburu lagi nih. Tapi penting untuk juga punya RUU Ketahanan Siber," ungkapnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, Polri masih mengumpulkan data terkait adanya gangguan sistem PDN Kementerian Kominfo.

Kapolri menyebutkan, Polri sedang mendalami data-data tersebut bersama BSSN.

"Kita sedang mengumpulkan informasi, dan sedang kita dalami bekerja sama dengan BSSN apakah kendala teknis atau ada hal lain," ujar Sigit di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Senin pagi.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09