WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Relawan Pro Jokowi (Projo) berimajinasi kelak Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi ketua umum partai politik usai melepas jabatannya sebagai Presiden RI pada Oktober 2024 mendatang.

Jokowi dinilai sebagai tokoh nasional dan dianggap layak memimpin partai politik.

Ketua Badan Pemenang Pemilihan Presiden (Bappilpres) Projo, Panel Barus mengatakan, sangat menyayangkan jika Jokowi pensiun dan pulang ke kampung halamannya yakni Solo Jawa Tengah.

"Ratingnya menjelang akhir jabatannya masih tinggi kecintaan rakyat sama Jokowi itu luar biasa," kata Panel saat dihubungi, Selasa (30/4/2024).

"Beliau juga terbilang masih muda pada pensiun nanti, dan beliau pulang kampung kan mubazir banget," lanjutnya. 

Panel mengungkapkan, jika hak tersebut disampaikan kepada Presiden Jokowi langsung. 

Baca juga: Ketum Projo Budi Arie Sebut untuk Sementara Tak Ada Wacana Kaesang dan Erina Gudono Maju Pilkada

Dengan demikian kata Panel, Projo berimajinasi jika Presiden Jokowi cocok menjadi ketua umum partai. 

Tetapi saat ditanya Partai politik yang cocok untuk berlabuh, Panel mengungkapkan belum berfikir ke arah tersebut. 

"Mudik pulang kampung itu mubazir banget berangkat dari situ kita berimajinasi cocoknya jadi ketum partai," kata Panel. 

"Belum berfikir ke arah partai mana, berimajinasi bahwa kedepan pak Jokowi sebaiknya pimpin partai bagus juga untuk pemerintahan," imbuhnya.

Oposisi 

Sebelumnya Projo menilai pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyasar Jokowi dan putra sulungnya sekaligus cawapres Gibran Rakabuming Raka, sebagai bentuk keinginan menjadi oposisi pemerintah. 

Hal ini dikatakan Bendahara Umum relawan pendukung Presiden Jokowi, Pro Jokowi alias Projo, Panel Barus. 

“Komentar-komentar yang tidak suportif itu residu kekalahan dalam Pilpres 2024. Di sisi lain, publik ingin rekonsiliasi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Panel kepada wartawan, Selasa (2/4/2024).

Baca juga: Ketum Projo Sebut Sekjen PDIP Halusinasi Karena Klaim Ganjar-Mahfud Dapat 33 Persen Suara

Menurut Panel, pilihan politik oposisi atau koalisi terhadap pemerintah sama baiknya demi demokrasi.