WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan wacana pengajuan hak angket di DPR RI diprediksi tidak akan terealisasi.

Pasalnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan ide tersebut layu sebelum berkembang.

Menurutnya, isu hak angket sampai penutupan Masa Sidang IV Tahun 2023-2024 di DPR RI pada Kamis (4/4) lalu bukanlah hal yang mengejutkan.

Baca juga: PDIP Terkesan Ogah-ogahan, Ujang Meyakini Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu Tak Akan Terjadi

Selain sulit, ia menyebut realisasi mewujudkan hak angket terkendala godaan kekuasaan yang diterima partai politik di luar koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Bahwa sepinya interupsi kemarin dari PKS, PKB, dan NasDem itu mengindikasikan, menandakan, simbolik bahwa hak angket itu sebagai bargaining position. Bahasa saya, dalam tanda petik, kepura-puraan politik," ucap Ujang kepada wartawan, Senin (8/4/2024).

Setelah hari pencoblosan pada 14 Februari dan penetapan hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret 2024, Ujang berpendapat bahwa semua partai sudah memiliki skema dan kepentingan masing-masing ihwal masa depan serta arah politik mereka. Prediksi yang diyakininya, PKB dan NasDem bakal bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran.

Menurut Ujang, salah satu faktor penghambat terealisasinya hak angket disebabkan banyak elite partai yang bermasalah dan tersandera.

Baca juga: Ingatkan Parpol untuk Konsisten Dorong Hak Angket, Ray Rangkuti: Jangan Hanya Manis di Bibir

Selain itu, godaan kekuasaan disebutnya lebih menggiurkan ketimbang menjadi oposisi.

"Menjadi oposisi tidak menyenangkan. Pasti akan dikerjai, dicari kasus hukumnya," jelas dia.

Sebagai informasi, wacana hak angket sebelumnya digulirkan untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Tiga minggu lalu, tiga parpol Koalisi Perubahan menyatakan siap ikut serta mendorong hak angket yang diwacanakan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim sempat menyatakan pihaknya ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDIP untuk melihat komitmen bersama dalam mendorong hak angket tersebut.

Baca juga: Nasdem Tetap Dukung Hak Angket Hingga Kawal Sengketa Pilpres 2024

Tapi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyiratkan keengganan soal pembuatan perjanjian itu.

Ia malah mengatakan bahwa komitmen mendorong hak angket sudah diikat melalui Pancasila dan semangat untuk mempertahankan demokrasi.

Di sisi lain, PKS berharap hak angket terus berjalan meski tanpa dukungan dari Fraksi PDI-P.