WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemprov DKI bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI, Direktorar Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI dan Jawa Barat menggelar rapat di Balai Kota, Rabu (3/4/2024) siang.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Joko Agus Setyono mengatakan, pihaknya menggelar rapat koordinasi itu untuk membahas penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Joko, isu penonaktifan NIK itu sudah bergulir sejak tahun 2023 demi menertibkan aministrasi.

Namun, untuk kepastian kapan penonaktifan itu dilakukan, Joko tidak bisa berikan kepastian karena masih dalam proses pendataan dan verifikasi.

"Kemudian dari sisi kebijakan, Jakarta ingin ada satu data yang kuat sehingga nanti kebijakan yang diambil adalah sebuah kesepakatan semua," kata Joko, Rabu (3/4/2024).

Baca juga: Dukcapil DKI Tunda Penonaktifan NIK sampai Pengumuman Penetapan Pemilu 2024

Joko berujar bahwa nantinya penonaktifan ini juga akan tersambung dengan pajak kendaraan bermotor.

Sehingga, jika NIK nya sudah nonaktif maka kendaraan tersebut harus didaftarkan lagi menggunakan identitas yang lain.

Oleh karena itu, dapam rapat ini pihaknya memanggil Bapenda DKI dan Jawa Barat agar dapat membantu Pemprov DKI menertibkan administrasi.

"Kemudian nanti Ditlantas Polda Metro Jaya tadi menyampaikan ada aplikasi Cakra Presisi yang akan mengatasi masalah-masalah utama di Jakarta," ujar Joko.

Joko mengaku, masalah yang fokus ditangani oleh Ditlantas Polda Metro Jaya adalah soal kemacetan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dengan sistem ETLE.

Joko mengakui bahwa Pemprov DKI sangat mendukung penindakan ETLE demi tertib berlalu lintas.

Joko sudah mendengar titik lokasi yang perlu didukung penambahan CCTV ETLE agar masyarakat sadar dan tak melanggar arus lalu lintas.

"Kita semua akan melihat bagaimana Jakarta nanti akan tertib berlalu lintas dan tidak macet," ucap Joko.

BERITA VIDEO: Detik-Detik Gempa M 7,5 Guncang Taiwan, Peringatan Tsunami dari Jepang ke Filipina
 

Dukcapil DKI Tunda Penonaktifan NIK