WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) sukses menggelar diskusi publik bersama anggota legislatif (aleg) DPR dari Kabupaten Bogor pada Rabu (24/1/2024).

Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, diskusi publik ini mengangkat tema 'Peran Anggota DPR-RI Dapil Kabupaten Bogor Dalam Percepatan Pembangunan'.

Dari sembilan anggota DPR daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor, hanya tiga orang yang hadir yaitu anggota Komisi VII DPR-RI, Adian Napitupulu, anggota Komisi V DPR-RI, Mulyadi, dan Anggota Komisi I DPR-RI, Fadli Zon.

Baca juga: Anggota DPRD Kabupaten Bogor Apresiasi Gerak Cepat Asmawa Tosepu Selesaikan Masalah Parung Panjang

Kegiatan diskusi publik ini mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Sumanto.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan diskusi publik oleh JJB bersama Anggota DPR RI. Apalagi yang menjadi tamu undangan ialah masyarakat yang bisa langsung ngobrol dengan wakilnya di Pusat," kata Rudy Susmanto di Cibinong, Kamis (25/1/2024).

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan diskusi publik sangat membantu masyarakat untuk menyalurkan aspirasi kepada wakil rakyat di DPR RI.

"Melalui ajang ini, warga dapat langsung meminta solusi atas persoalan di Kabupaten Bogor yang menjadi kewenangan pemerintah pusat," ujar Rudy.

Baca juga: Rudy Susmanto Apresiasi Polres Bogor Kawal Pemilu 2024, Minta Partisipasi Warga Jaga Keamanan TPS

Rudy menngungkapkan ada beberapa persoalan yang sangat dikeluhkan masyarakat dan menjadi kewenangan DPR RI. Salah satunya adalah Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Timur.

"Pemekaran wilayah atau DOB Bogor Barat dan Timur memang menjadi kewenangan pusat," ucapnya.

Hingga saat ini pemekaran DOB Bohor Barat dan Bogor Timur terkendala oleh moratorium yang belum dicabut oleh Presiden Jokowi.

"Kami sudah ikut mendorong pemekaran di level daerah. Jika didorong lagi oleh DPR RI maka pemekaran wilayah ini segera bisa terwujud," jelasnya.

Baca juga: Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor akan Terjun Langsung ke Parung Panjang

Wakil Sekjen Partai Gerindra ini menambahkan jalan tambang di Parung Panjang telah lama menjadi keluhan masyarakat di Bogor Barat.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Bogor sudah membangun kantung parkir untuk truk tambang, namun jalan khsusus tambang itu menjadi kewenangan pusat.

"Persoalan di Parung Panjang itu kan sebenarnya menjadi kewenangan provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat," imbuhnya.

Walaupun saat ini Pemkab Bogor sudah membangun kantung parkir untuk truk tambang, namun persoalan nya belum selesai karena keinginan masyarakat harus mempunyai jalan khsusus tambang.