WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjanjikan satu kursi menteri untuk Muhammadiyah.

Itu akan terwujud jika pasangan yang diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS ini menang di Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023).

Pada kesempatan itu Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang menjadi moderator menanyakan peluang Muhammadiyah masuk ke kabinet mendatang.

"Kalau Mas Anies dan Gus Imin jadi Presiden dan Wakil Presiden, apakah akan mengangkat menteri dari Muhammadiyah?," kata Mu'ti disambut dukungan hadirin.

Terlihat capres Anies tersenyum mendengar pertanyaan itu, sedangkan Cak Imin bertepuk tangan.

Anies kemudian menjawab dengan candaan "Pertanyaan berikutnya apakah Pak Mu'ti masuk dalam daftar ya?," tuturnya disambut gelak tawa hadirin.

Baca juga: JPPR: Dukungan Ribuan Aparat Desa kepada Gibran Menghina Indonesia sebagai Negara Hukum

Anies kemudian menyebut pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Joko Widodo saja mengangkat satu menteri dari kalangan Muhammadiyah.

Jika terpilih jadi Presiden, Anies memastikan menteri dari kalangan Muhammadiyah pasti akan ditunjuk.

"Kalau Pak Jokowi saja memberikan tempat, apalagi kami?" ucap Anies.

"Jadi konkret ya, kalau Pak Anies dan Cak Imin jadi PResiden dan Wakil Presiden, akan ada menteri dari Muhammadiyah," sambung Abdul Mu'ti.

Diketahui saat ini menteri dari kalangan Muhammadiyah yang berada di Kabinet Indonesia Maju adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Cak Imin juga turut meyakinkan para petinggi PP Muhammadiyah bahwa kabinetnya kelak pasti akan diisi oleh perwakilan PP Muhammadiyah.

"Setiap periode kepemimpinan nasional, kayaknya sih enggak pernah berani ninggalin menteri dari Muhammadiyah. Apalagi kami berdua," tuturnya.

Dialog terbuka Muhammadiyah merupakan rangkaian dialog dengan tiga calon presiden yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).