"Enggak ada persiapan khusus, cuma mau ke blitar mau ziarah ya sudah," kata Mahfud saat ditemui di Gedung iNews Tower, Jakarta, Kamis (2/10/2023) malam.

Mahfud menyebut dirinya akan berziarah ke makam Bung Karno bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

"Iya sama Pak Ganjar," ujarnya.

Rencana ziarah ini sebelumnya sudah diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Sekjen PSI Prihatin Jokowi Diserang Serangkaian Fitnah usai Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Hasto mengatakan kunjungan tersebut merupakan sebuah tradisi yang dibangun Megawati.

“Sebagian dari tradisi yang dibangun, besok Ibu Megawati Soekarnoputri beserta keluarga dan juga Pak Ganjar, Prof. Mahfud MD, akan berziarah ke makam Bung Karno di Blitar,” kata Hasto di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis.

Menurut Hasto, rencana nyekar ke makam Bung Karno itu adalah penghormatan, tapi juga sekaligus sebagai pengingat.

Di mana, kata dia, nilai-nilai perjuangan Bung Karno harus terus digaungkan.

Baca juga: Jubir AMIN Sindir Program Food Estate Era Jokowi: Hutan Sudah Diratakan, Kayunya Hilang Semua 

“Ini sebagai suatu, tidak hanya penghormatan terhadap Bapak Proklamator, Bapak Bangsa Indonesia, tapi juga untuk memulai segala sesuatunya seperti Bung Karno," ucap Hasto.

"Sepanjang hidupnya bagi bangsa dan negara. Sepanjang hidupnya untuk persatuan bangsa. Sepanjang hidupnya untuk dedication of life yang digerakkan oleh ide cita-cita, gagasan, pemikiran dari rakyat," sambungnya.

TPN Ganjar Mahfud Ingatkan Netralitas

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD menyebut sejumlah peristiwa yang menunjukkan ketidaknetralan aparat pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 menimbulkan kekhawatiran sebagian pihak.

Karena itu, aparat pemerintah diingatkan untuk tetap netral di Pemilu 2024 sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu tahun 2017.

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, pihaknya mencermati kecenderungan aparat pemerintah yang tidak netral khususnya dalam peristiwa penurunan baliho dan spanduk Ganjar-Mahfud serta PDI Perjuangan di Bali beberapa waktu lalu.

"Kami memperingatkan aparat pemerintah untuk taat terhadap perintah UU Pemilu. Karena pejabat negara hingga aparatur sipil negara (ASN) dilarang berkampanye untuk salah satu kontestan Pemilu. Artinya pejabat negara hingga ASN harus netral," ucap Todung dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).